Connect with us

Pemerintahan

Bertemu Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh, Wapres Minta Utamakan Layanan Umat

Published

on

Jakarta, Kabarpolitik.com – Animo umat Islam untuk menunaikan Ibadah Haji dan Umroh terus meningkat dengan pesat, seiring dengan kesadaran beribadah dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat dari tahun ke tahun. Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh ini memerlukan sumber daya ekonomi yang cukup besar, mencakup kegiatan pembimbingan administrasi perjalanan dan transportasi, akomodasi konsumsi, dan juga layanan kesehatan serta banyak aspek terkait yang memerlukan pembiayaan.

“Untuk itu, saya sangat berharap kepada semua penyedia jasa/penyelenggara ibadah haji dan umroh, khususnya seluruh anggota Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umroh (FSATHU) untuk lebih mengutamakan kualitas layanan kepada umat, daripada kepentingan bisnis,” ungkap Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri acara Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umroh di The Opus Grand Ballroom, Tribarata Hotel And Convention, Jl.Darmawangsa III No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin (02/09/2024).

Kendati pelayanan ibadah haji secara umum di Indonesia dinilai semakin baik dari tahun ke tahun dibanding beberapa negara lainnya, Wapres meminta para penyelenggara ibadah haji menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan yang perlu terus diperbaiki.

“Mengundangkan orang begitu besar ya, baik umrah maupun haji, itu tentu ada [kesulitan], saya nyebutnya sil silatun minal musykilat, rantai musykilat itu ada, tapi yang penting jangan sampai musykilat yang itu berulang,” urainya.

Untuk itu, Wapres memberikan 4 arahan kepada anggota asosiasi travel haji dan umroh. Pertama, Wapres meminta semua travel meningkatkan kolaborasi dan sinergi yang kuat, khususnya dengan Kementerian Agama, BPKH, dan semua pihak yang terkait.

Advertisement

“Kerja sama proaktif dengan lembaga-lembaga ini akan memudahkan penyusunan langkah-langkah antisipatif untuk mengurangi dampak risiko layanan yang mungkin akan timbul,” imbuh Wapres.

Kedua, Wapres meminta agar semua travel mematuhi dan menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan haji dan umroh, baik aturan dari Pemerintah Indonesia maupun dari Pemerintah Arab Saudi. Menurut Wapres, berbagai pelanggaran oleh penyelenggara perjalanan haji dan umroh yang merugikan umat bahkan diindikasi ada unsur pidana, masih kerap ditemukan.

“Jangan sampai orang ini pergi haji dianggap melakukan tindakan kriminal. Ini kan tidak pas dikriminalisasi, dianggap melakukan kriminal dalam rangka penyelenggaraan haji karena tidak patuh aturan,” tegas Wapres.

Ketiga, Wapres meminta asosiasi penyelenggara haji dan umroh ini dapat menyelenggarakan sosialisasi secara periodik dan rutin untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait hak dan kewajiban umat muslim dalam melakukan perjalanan ibadah haji dan umroh.

“Masyarakat Islam kita berasal dari latar belakang budaya yang sangat beragam, sehingga diperlukan peningkatan literasi masyarakat untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban perjalanan haji dan umrah serta menghindari jamaah dari pelanggaran,” pesan Wapres.

Advertisement

Terakhir, Wapres meminta agar para travel terus mengevaluasi berbagai kekurangan dan masalah yang perlu diperbaiki.

“Mengingat perkembangan penyelenggaraan sangat dinamis dari waktu ke waktu, khususnya terkait aturan kata kelola dan juga kondisi cuaca,” tutup Wapres.

Sebelumnya, Dewan Pembina FSATHU, H. Fuad Hasan Masyhur melaporkan bahwa FSATHU saat ini beranggotakan 8 asosiasi umroh dan haji. Kepada Wapres, Fuad menyampaikan sejumlah permasalahan terkait penyelenggaraan umroh dan haji, diantaranya penyelenggara ibadah haji dan umroh dari kalangan non-muslim yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta keberadaan aplikasi dari Pemerintah Arab Saudi yang dikhawatirkan dapat mengganggu skema pendaftaran Jamaah haji yang telah berjalan. Selain itu, Fuad juga menyampaikan cita-cita asosiasi travel haji dan umroh untuk memiliki pusat informasi perdagangan di Arab Saudi.

“Itu bagian kontribusi kami Pak Wapres. Jadi bukan kami hanya ingin meraup dana, tapi kami ingin juga berbakti kepada negeri ini. Kami wajibkan kepada semua kawan-kawan yang hadir di sini untuk sama-sama mempromosikan Indonesia,” urai Fuad.

Hadir mendampingi Wapres pada acara ini, Deputi Bidang Dukjak Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, serta Staf Khusus Wapres Masykuri Abdillah, Robikin Emhas, Imam Azis, dan Masduki Baidlowi.
(DMA/AS, rls)

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...