Connect with us

Pemerintahan

Bertolak ke Sultra, Wapres Bagikan Bansos dan Hadiri Peletakan Batu Pertama Kawasan Industri NIS

Published

on

Jakarta, Kabarpolitik.com – Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Kamis pagi (19/05/2022). Agenda Wapres dalam kunker tersebut adalah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat di Kota Kendari, dan melakukan peletakan batu pertama Kawasan Industri Nusantara Industri Sejati (NIS) di Kabupaten Konawe Utara.

Menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737- 400 TNI AU, Wapres didampingi Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin beserta rombongan lepas landas dari Terminal 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, menuju Provinsi Sultra, pada pukul 07.30 WIB atau 08.30 WITA.

Setelah menempuh penerbangan kurang lebih 3 jam, Wapres beserta Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin dan rombongan terbatas diagendakan tiba di Pangkalan Udara TNI AU Haluoleo, Sultra, pukul 11.30 WITA, dan disambut oleh Gubernur Sultra serta Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sultra.

Kemudian, Wapres dan rombongan terbatas akan menggunakan Helikopter Super Puma menuju Konawe Utara dengan jarak tempuh  penerbangan kurang lebih 20 menit.

Setibanya di Konawe Utara, Wapres akan disambut oleh Bupati Konawe Utara, dan selanjutnya dengan berkendara mobil menuju PT. NIS, Kecamatan Motui, untuk melakukan peletakan batu pertama.

Advertisement

Selepas acara, Wapres dan rombongan kembali ke Kota Kendari dengan Helikopter yang sama.

Di kota Kendari, Wapres akan memberikan Bantuan Langsung Tunai, serta Bantuan Jaminan Sosial dan Santripreneur di Sentra Meohai Kendari.

Hari kedua kunjungan kerja, Jumat (20/05/2022) Wapres diagendakan kembali ke Jakarta pada pukul 08.00 WITA atau 07.00 WIB.

Hadir pula mendampingi Wapres dalam kunker tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah,  Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres  Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah M. Imam Azis, Tim Ahli Wapres Farhat Brachma, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, dan Kepala Badan Amil Zakat Nasional Noor Achmad (RN/SK-BPMI, Setwapres)

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...