Connect with us

Pemerintahan

Buka Halaqoh Ponpes se-Jatim, Wapres Harapkan Pesantren sebagai Pusat Pendidikan, Dakwah, dan Pemberdayaan Masyarakat

Published

on

Malang, Kabarpolitik.com – Pesantren berkontribusi besar dalam membina generasi yang berilmu, berdaya, dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Untuk itu, pesantren diharapkan tidak hanya fokus pada pendidikan agama tetapi juga berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat.

“Pesantren diharapkan menjadi pusat pendidikan, pusat dakwah, dan pusat pemberdayaan bagi masyarakat. Fondasi utama pesantren sebagai tempat pendidikan agama tidak boleh diabaikan,” ujar K.H. Ma’ruf Amin ketika membuka Halaqah Pondok Pesantren (Ponpes) se-Jawa Timur (Jatim), di Pondok Pesantren Salaf Al-Quran (PPSQ) Asy-Syadzili 1, Desa Sumberpasir, Kec. Pakis, Kab. Malang, Jumat (28/06/2024).

Lebih jauh Wapres menekankan peran pesantren sebagai pusat pendidikan, dengan mengangkat filosofi jihad. Ia menjelaskan bahwa ada dua jenis jihad yang harus dipahami dan dijalankan oleh umat Islam, yaitu jihad berperang dan jihad belajar ilmu agama.

Melalui jihad belajar ilmu agama, Wapres menekankan, pesantren mampu mencetak SDM yang memiliki ilmu yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Pesantren harus mampu melahirkan generasi yang bisa memimpin umat dengan ilmu yang mereka miliki,” tegasnya.

Advertisement

Dari sisi dakwah, Wapres menekankan pentingnya pesantren mencetak regenerasi ulama untuk menjaga kesinambungan ilmu dan dakwah.

“Regenerasi ulama sangat penting. Ulama yang mengambil ilmu dari hati manusia akan membawa ilmu tersebut hingga akhir hayat, sehingga perlu ada generasi yang melanjutkan peran mereka,” imbaunya.

Sementara, sebagai pemberdayaan masyarakat, Wapres menyoroti peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi berbasis syariah.

“Pesantren perlu membangun korporasi yang kuat untuk memfasilitasi masyarakat dan mengembangkan ekonomi berbasis syariah. Ini akan menjadi kekuatan besar yang dapat memajukan umat dan bangsa,” jelasnya.

Terkait hal ini, Wapres menyampaikan pentingnya pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendukung pembangunan ekonomi syariah.

Advertisement

“Pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting dalam mendukung pembangunan ini,” tuturnya.

Senada dengan Wapres, Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial (YPS) Asy-Syadzili K.H. Mujib Syadzili, menekankan pentingnya peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Penataan perekonomian pesantren merupakan keniscayaan yang harus diwujudkan dalam membangun kemandirian pesantren. Dalam perwujudannya membutuhkan konsep yang jelas, terukur, dan berkesinambungan,” ujarnya.

Usai memberikan sambutan, Wapres melakukan pemukulan bedug sebagai tanda peresmian pembukaan Halaqoh Pondok Pesantren se-Jatim dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian Gedung YPS Asy-Syadzili, Graha Manarul Qur’an, dan Gedung SMK NU Sunan Ampel.

Selanjutnya Wapres meninjau pameran produk-produk UMKM hasil karya para santri berbagai ponpes se-Jatim. Adapun produk-produk yang dipamerkan di antaranya aneka olahan amplang ikan dan sale pingsang dari Ponpes Babussalam; olahan keripik pisang, keripik singkong, dan keripik talas dari SMK NU Sunan Ampel Poncokusumo; dan layanan produk e-money untuk internal santri dan wali murid pesantren dari Ponpes Sidogiri, serta aneka produk lainnya seperti kopi, pupuk, hingga sepatu.

Advertisement

Hadir dalam acara tersebut, Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, Bupati Malang M. Sanusi, Pj. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, para Pimpinan dan Pengasuh Ponpes Asy-Syadzili, para pimpinan ponpes, para ulama, serta para rektor dan civitas academica se-Jatim.

Sementara, Wapres didampingi oleh Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin, Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi Mohamad Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, serta Tim Ahli Wapres Johan Tedja dan Farhat Brachma. (SK/RJP-BPMI, Setwapres)

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...