Connect with us

Pemerintahan

Buka Kepri Ramadan Fair 2024, Wapres Paparkan Tiga Langkah Strategis Kembangkan Ekosistem Rantai Nilai Halal

Published

on

Pangkalpinang, Kabarpolitik.com – Kawasan Bintan Inti Halal Hub, Kepulauan Riau (Kepri) menjadi salah satu wilayah industri halal yang dikembangkan pemerintah, sebagai upaya menjadikan Indonesia Pusat Produsen Halal Terkemuka Dunia. Salah satu kunci pengembangan industri halal adalah terbangunnya ekosistem rantai nilai halal yang kuat dari hulu ke hilir. Sebab, tidak hanya akan meningkatkan ekspor produk halal, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai nilai halal global.

Untuk itu, selain dukungan multipihak, diperlukan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan ekosistem tersebut. Pertama, perlunya penguatan infrastruktur ekosistem rantai nilai halal dalam peningkatan daya saing dan produktivitas industri halal.

“Efektivitas proses bisnis sertifikasi halal mesti terus ditingkatkan, termasuk penguatan pada sektor hulu yakni sertifikasi rumah potong hewan dan juru sembelih halal. Beragam insentif fiskal dan nonfiskal dapat diberikan untuk menaikkan partisipasi pelaku rantai nilai halal,” terang Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat meresmikan Pembukaan Kepri Ramadan Fair 2024 (KURMA 2024) dan Seminar Produk Halal Go Global di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Jl. S. M. Amin No. 1, Tanjungpinang, Jumat (15/03/2024).

Selain itu, sambung Wapres, program kurasi, inkubasi, dan pendampingan usaha syariah juga harus terus dioptimalkan, dengan melibatkan komunitas masyarakat, termasuk masjid dan pesantren.

“Komitmen pendampingan idealnya dilakukan sampai UMKM berhasil mengekspor produk halal ke pasar global,” ujarnya.

Advertisement

Langkah kedua, sebut Wapres, perlunya inovasi dan kolaborasi riset serta pemanfaatan teknologi dalam penguatan ekosistem rantai nilai halal yang inklusif, beretika, dan berkelanjutan. Menurutnya, inovasi pemanfaatan teknologi digital seperti dalam proses ketertelusuran halal diyakini akan mengakselerasi pengembangan ekosistem rantai nilai halal.

“Standar halal internasional perlu dikembangkan melalui kolaborasi dengan lembaga halal negara lain, guna mendorong pengembangan ekosistem halal regional dan global, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan. Dalam hal ini, kolaborasi dengan Malaysia dan Singapura misalnya,” papar Wapres.

Langkah ketiga, Wapres meminta secara khusus kepada Pemda dan masyarakat Kepri, agar terus menggali potensi unggulan daerah dan meningkatkan nilai tambah industri produk halal lokal.

“Dengan 97% lebih kawasan perairan laut, Kepri kaya hasil laut dan berpotensi besar dalam pengembangan ekonomi biru. Untuk itu, ekosistem rantai nilai halal pada sektor ini patut terus dikembangkan,” pintanya.

Harapannya, lanjut Wapres, banyak produk halal sektor perikanan dan kelautan Provinsi Kepri akan mengglobal, serta transformasi ekonomi daerah terdorong ke arah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Advertisement

“Selain itu, potensi pengembangan logistik halal dapat lebih digali, termasuk peluang pembangunan pelabuhan logistik halal yang akan menjadikan Provinsi Kepri hub perdagangan halal internasional,” tandasnya.

Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan bahwa sejauh ini Kepri telah mengembangkan ekosistem keuangan syariah melalui program Halal Center yang berlokasi di STAIN Abdurahman dan Politeknik Batam. Program ini mencakup sertifikasi halal yang telah menghasilkan 10.845 sertifikat halal, pendampingan, pelatihan, kurasi produk, dan perluasan pangsa pasar produk halal.

“Kepri juga terus mengembangkan inkubasi usaha syariah melalui program kemandirian pesantren melalui pembentukan HEBITREN (Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren) pada tahun 2021 sebagai wadah kolaborasi ekonomi antarpondok pesantren di Kepri. Sekanjutnya transformasi koperasi konvensional ke koperasi modern yang berbasis syariah dan penguatan KOPONTREN (Koperasi Pondok Pesantren) juga dilakukan untuk menunjang seluruh kebutuhan santri secara kelembagaan dan mandiri,” ungkapnya.

Saat ini, papar Ansar, Kepri juga menjadi produsen produk halal, tidak hanya untuk memenuhi pasar produk halal domestik tetapi juga global yang dalam kurun waktu 2022 – 2023 telah berkontribusi ekspor sebesar kurang lebih 120 miliar rupiah melalui Bintan Industrial Estate sebagai Kawasan Bintan Inti Halal Hub.

“Melalui dukungan program industri halal Kepri sejak tahun 2021, selama 3 tahun berturut-turut, [Kepri] berhasil memperoleh penghargaan Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) sebagai provinsi dengan Program Halal Terbaik,” sebutnya bangga.

Advertisement

Lebih jauh, Ansar memaparkan bahwa Kepri terus melakukan pemenuhan infrastruktur pendukung industri halal seperti pembangunan jalan, jembatan Batam-Bintan, revitalisasi bandara, serta revitalisasi dan pembangunan pelabuhan.

“Melalui berbagai upaya yang telah dilakukan, untuk kita ketahui bersama bahwa Provinsi Kepri semakin menunjukkan progres yang positif terhadap segala sektor pembangunan,” tandasnya.

Hadir pada acara ini, di antaranya Wakil Gubernur Kepri Marlina Agustina, Pj. Walikota Tanjungpinang Hasan, Walikota Batam Muhammad Rudi, Bupati Karimun Aunur Rafiq, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepri dan Kota Tanjungpinang, serta segenap pengurus KDEKS Kepri. (EP/SK-BPMI, Setwapres)

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...