Connect with us

Daerah

Buka Lapangan Kerja Baru, Aslam Mahrom Dorong Industri Padat Karya Pengolahan Karet di Mura

Published

on

Musi Rawas – Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2019, angka pengangguran tahun 2018 sebesar 3,23 persen. Jumlah tersebut mengalami peningkatan bila dibanding tahun 2017 lalu sebesar 2,8 persen atau mengalami peningkatan sebesar 0,43 persen.

Kenaikan angka pengaguran di Mura disebabkan tinggi angkatan kerja baru, homogenitas pekerja, sistem kerja kekeluargaan, jam kerja minim, serta harga karet yang terus turun. Hal tersebut sangat mempengaruhi tingkat pengangguran di Mura, karena masyarakat sangat bergantung pada sektor agraris. Kedepan harus ada terobosan kebijakan agar Mura dapat semakin maju.

Menjelaskan hal tersebut, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Periode 2014-2019, Aslam Mahrom menyebutkan selama ini fokus pembangunan di Mura lebih kepada layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur fisik. Hal tersebut menjadi penting agar kedepan akses investasi dan peluang usaha di Mura lebih terbuka lebar dan membuka banyak lapangan kerja baru.

“Harapannya beberapa tahun kedepan masalah pengangguran bisa diatasi dengan ketersediaan infrastruktur fisik dan administrasi. Karena akan dapat mendorong investor datang ke Mura, fokus kita kedepannya adalah menjadi Mura sebagai sentra pengolahan karet, tidak hanya sebagai produsen getah mentah yang saat ini harganya sangat memprihatinkan. Skemanya pertama kita akan mengupayakan industri rumahan karet dan industri padat karya,” kata Aslam Mahrom saat diwawancarai wartawan di Musi Rawas (3/3/2019).

Ketua Fraksi Partai Hanura tersebut menambah sebagai salah satu sentra karet di Sumsel “Bumi Lan Serasan Sekantenan” harus mampu mengatasi harga karet yang terus turun beberapa tahun terakhir, industri pengolahan adalah solusinya. “Indikator-indikator pendukung sudah tersedia dan siap dimanfaatkan untuk mendukung industri pengolahan karet. Jika terus mengandalkan bahan mentah saja, kita akan sulit sejahtera, maka Mura harus jadi pusat pengolahan karet di Indonesia, itu akan menjadi prioritas kita kedepannya,” tutup Caleg DPRD Provinsi Sumsel Partai Hanura tersebut.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...