Connect with us

Pemerintahan

Capai Target Penurunan Prevalensi Stunting di 2024, Wapres Tegaskan Pemanfaatan Anggaran Harus Tepat Sasaran

Published

on

Deli Serdang, Kabarpolitik.com – Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen di tahun 2024. Untuk mewujudkan target tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menegaskan bahwa implementasi akselerasi penurunan stunting, terutama di daerah harus terus dikawal oleh para gubernur, salah satunya dalam pemanfaatan yang tepat sasaran.

“Kalau anggaran sebenarnya sudah cukup besar. Oleh karena itu, peran gubernur saya kira penting sekali untuk mengoordinasikan anggaran itu dalam rangka proses percepatan [penurunan prevalensi stunting],” tegas Wapres saat memberikan keterangan pers kepada awak media usai meninjau progres akselerasi penurunan prevalensi stunting di Posyandu Balita Melur 4, JI. Gang Karya I, Desa Tumpatan Nibung, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu (18/10/2023).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, implementasi yang tepat sasaran di daerah harus mengacu pada program besar yang telah disusun di tingkat pusat, namun tetap disesuaikan dengan kekhususan di masing-masing daerah. Dengan demikian, sinergi antara pusat dan daerah pun menjadi faktor yang penting untuk terus dilakukan.

“Saya minta memang BKKBN sebagai koordinasi di lapangan, dengan rencana aksinya itu terus menyasar daerah-daerah yang masih tinggi,“ papar Wapres.

“Melakukan upaya-upaya secara kerja bersama ya, koordinasi dan kolaborasi,” tambahnya.

Advertisement

Namun Wapres menilai, dengan banyaknya unsur yang terlibat, tidak menutup kemungkinan terjadi tumpeng tindih tugas dan fungsi di lapangan. Oleh karena itu, menutup keterangannya, sekali lagi Wapres menekankan bahwa kolaborasi dan komunikasi merupakan faktor penting yang harus terus ada dalam upaya akselerasi penurunan prevalensi stunting di Indonesia.

“Kendalanya itu, umumnya itu, belum masif ya koordinasi di daerah, belum. Kan untuk stunting itu ada beberapa lembaga yang menanganinya. Kemudian cara kerjanya itu belum secara bersama,” imbuh Wapres.

“Karena itu kemarin dalam rapat koordinasi sudah kita antisipasi untuk mempercepat itu, dengan perhitungan bahwa akan tercapai 14 persen tapi dengan kerja cepat, kolaboratif tadi, sehingga semua turun. Semua lembaga yang terkait turun,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Wapres dalam keterangan pers ini, Pj. Gubernur Sumatra Utara Hassanudin, Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Asri Ludin Tambunan, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi. (NN/AS, rls)

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...