Connect with us

Internasional

Di Depan Kongres AS, CEO TikTok Tegaskan Bukan Agen Tiongkok

Published

on

Para Kreator Konten Demo Minta Aplikasi Tersebut Tidak Dilarang

Kabarpolitik.com – “Platform Anda harus dilarang.” Kalimat tersebut diucapkan Cathy McMorris Rodgers.

Ketua Komite Energi dan Perdagangan DPR Amerika Serikat (AS) itu menyampaikannya saat membuka sidang dengar pendapat dengan CEO TikTok Shou Chew di gedung Capitol, Capitol Hill, Washington DC, kemarin (23/3). Sidang yang berlangsung sejak pukul 10.00 waktu setempat itu fokus pada dua hal yang dikhawatirkan pemerintah AS: perlindungan data konsumen serta kepemilikan aplikasi itu yang merupakan perusahaan asal Tiongkok, ByteDance.

’’Kami tidak percaya TikTok akan menganut nilai-nilai Amerika, nilai kebebasan, hak asasi manusia, dan inovasi,’’ ujar Rodgers seperti dikutip CNN.

Dia menegaskan tidak akan memercayai begitu saja penjelasan Shou Chew demi menghindari larangan operasional TikTok di AS. Karena itu, ketika TikTok merayakan 150 juta pengguna di AS, Kongres justru merasa penting untuk segera bertindak. ’’Itu adalah (150 juta) orang AS yang (oleh Partai Komunis Tiongkok) bisa dipakai untuk mengumpulkan informasi sensitif,’’ tambahnya.

Legislator Demokrat Frank Pallone, di pihak lain, menyoroti kekhawatiran seputar potensi dampak TikTok pada anak-anak. Menurut dia, remaja dan anak-anak sangat rentan. Seringnya penggunaan media interaktif secara online pada perangkat digital dikaitkan dengan peningkatan tingkat depresi di kalangan siswa sekolah menengah dan atas.

Advertisement

Penelitian, kata Pallone, telah menemukan bahwa algoritma TikTok merekomendasikan video kepada remaja yang menciptakan dan memperburuk perasaan tekanan emosional yang mereka alami. Termasuk video yang mempromosikan bunuh diri, menyakiti diri sendiri, dan gangguan makan.

TikTok kian mendapat sorotan setelah belakangan terungkap bahwa materi aplikasi mereka di Tiongkok, Douyin, jauh berbeda dengan yang berada di negara lain. Douyin justru mengajarkan hal-hal yang mendidik seperti materi tentang ilmu pengetahuan alam dan berbagai hal lainnya. Tidak ada aksi menari dan hal-hal sepele lainnya.

Dalam sambutan tertulisnya yang dipaparkan di hadapan Kongres, Shou Chew mengungkapkan bahwa induk perusahaan mereka, ByteDance, tidak bekerja untuk pemerintah Tiongkok. TikTok tidak menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional. Warga Singapura tersebut berjanji menjaga keamanan remaja dan tetap bebas dari pengaruh pemerintah.

’’Izinkan saya menyatakan ini dengan tegas. ByteDance bukan agen Tiongkok atau negara mana pun,’’ papar Chew.

Dia juga berjanji untuk melindungi data pengguna AS dari akses asing yang tidak sah. Menurut Chew, ByteDance memang didirikan warga negara Tiongkok, tetapi saham mereka sekarang hanya mewakili 20 persen dari keseluruhan kepemilikan pribadi perusahaan. Sisanya terdiri atas saham karyawan dan investor institusional global seperti Blackrock dan Sequoia.

Advertisement

Sementara itu, puluhan kreator konten TikTok menggelar aksi di depan gedung Capitol menuntut agar aplikasi tersebut tidak dilarang. Tiga legislator Demokrat juga ikut di dalamnya: Jamaal Bowman, Mark Pocan, dan Robert Garcia.

TikTok memang masih bisa dipakai masyarakat awam saat ini. Namun, para pegawai pemerintahan AS sudah dilarang untuk menginstal aplikasi tersebut di HP maupun komputer yang dipakai untuk urusan pekerjaan. Inggris dan beberapa negara lainnya menerapkan larangan serupa lebih dulu.

rn
(jp)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...