Di Tengah Isu RUU Perampasan Aset, Andi Muawiyah Ramly Tegaskan Narasi Penolakan Tak Benar

Rapat Paripurna dengan agenda tunggal penyampaian pokok-pokok tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Ir. Hj. Sari Yuliati, M.T.

Amure menjelaskan, sebelum Menteri Keuangan RI menyampaikan tanggapan pemerintah, pimpinan rapat terlebih dahulu meluruskan informasi yang beredar di media sosial mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

“Disampaikan dalam rapat bahwa informasi yang menyebut DPR RI menolak atau menghentikan pembahasan RUU Perampasan Aset adalah tidak benar. Pembahasan RUU tersebut justru sedang berlangsung secara intensif di Komisi III DPR RI,” ujar Amure.

Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan RI Purbaya Sadewa menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPR RI atas pandangan yang telah disampaikan dalam rapat sebelumnya, termasuk Fraksi PKB yang diwakili Indrajaya, S.E., dari Daerah Pemilihan Papua Selatan.

Pemerintah juga memaparkan sejumlah indikator ekonomi nasional. Menurut Menteri Keuangan, stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga sepanjang 2025 meskipun menghadapi berbagai tantangan global.

Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,11 persen yang dinilai mencerminkan efektivitas bauran kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, kelancaran pasokan dan distribusi, serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan otoritas moneter.

Selain itu, pemerintah menyampaikan bahwa kinerja APBN 2025 tetap terjaga melalui strategi pembiayaan yang prudent dan terkendali. Sepanjang tahun 2025, pemerintah telah menyalurkan stimulus ekonomi sebesar Rp110,7 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong konsumsi domestik, serta memperkuat sektor riil.

Menanggapi jalannya rapat, Amure menilai paparan pemerintah perlu terus dikawal agar manfaat kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat di daerah. “Ke depan, capaian ekonomi nasional perlu terus diikuti dengan kondisi riil yang dirasakan masyarakat di berbagai daerah,” katanya.

Di akhir rapat, Amure juga menyampaikan usulan agar penutupan Rapat Paripurna DPR RI diiringi lagu nasional.

“Kalau rapat dibuka dengan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, saya mengusulkan agar rapat juga ditutup dengan lagu ‘Padamu Negeri’ sebagai bentuk penghormatan kepada bangsa dan negara,” tutup Amure.