Connect with us

Pemerintahan

Dukung Akselerasi Inklusi Keuangan Digital Berbasis Bank Syariah melalui Pengembangan LinkAja Syariah

Published

on

Jakarta, Kabarpolitik.com – Sejak diresmikan pada tahun 2020 Layanan Syariah LinkAja telah berkembang pesat sebagai satu-satunya dompet digital berbasis syariah di Indonesia. Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin memberikan apresiasi kepada PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) yang terus bertumbuh dan berinovasi, serta mendukung rencana spin off Layanan Syariah LinkAja menjadi LinkAja Syariah yang akan berdiri sendiri sebagai bank syariah digital pertama di Indonesia.

“Saya mendorong dan setuju rencana spin off Layanan Syariah LinkAja menjadi LinkAja syariah. Saya juga mendorong berbagai unit, termasuk BPD, agar bank-bank daerah dapat menjadi bank umum,” ucap Wapres saat menerima jajaran pengurus PT Finarya melalui konferensi video, Selasa (05/04/2022).

Wapres menekankan pentingnya aspek kehati-hatian dan kesesuaian syariah dapat diterapkan oleh LinkAja, juga persiapannya dalam memenuhi segala persyaratan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Tentu eksekusi keberhasilannya bergantung pada kesiapan LinkAja di dalam memenuhi persyaratan dari OJK. Harus tetap mengutamakan aspek prudensial dan kehati-hatian, serta aspek kesesuaian syariahnya. Itu penting,” tegas Wapres.

Menurut Wapres, saat ini transaksi keuangan dapat dilakukan lebih mudah dan mobilitas masyarakat dapat terkendali melalui keberadaan fintech.

Advertisement

“Transaksi keuangan menjadi lebih cepat, mudah, sekaligus juga selama pandemi ini mampu mengurangi mobilitas masyarakat,” ucapnya.

Adapun Wapres mengakui perubahan gaya hidup masyarakat dalam melakukan transaksi cukup dipengaruhi dengan adanya penggunaan fintech yang meningkat semenjak pandemi Covid-19 melanda.

“Fenomena meningkatnya penggunaan fintech ini memang didorong oleh perubahan gaya hidup masyarakat dalam bertransaksi ekonomi yang diakselerasi dengan adanya pandemi,” terang Wapres.

“Saya harapkan LinkAja Syariah bisa melengkapi dan mendukung sistem digital ekonomi dan keuangan syariah,” pungkas Wapres.

Sebelumnya, Plt. Direktur Utama PT. Fintek Karya Nusantara Wibawa Prasetyawan menyampaikan akan mendukung segala upaya pemerintah di dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya dalam mengakselerasi keuangan digital.

Advertisement

“Kami senantiasa berkomitmen untuk terus berinovasi guna mendukung upaya pemerintah dalam mengakselerasi inklusi keuangan digital berbasis bank syariah di Indonesia,” ungkap Wibawa.

Sebagai informasi, PT Fintek Karya Nusantara adalah perusahaan pembayaran digital yang telah memiliki produk layanan syariah bernama Layanan Syariah LinkAja. Layanan Syariah LinkAja merupakan perluasan layanan dari aplikasi LinkAja yang diperuntukkan bagi masyarakat yang menginginkan transaksi dengan prinsip syariah. Layanan Syariah LinkAja direncanakan akan bertransformasi menjadi LinkAja Syariah yang akan berdiri sendiri dan mandiri dalam pengelolaannya.

Turut hadir secara virtual Anggota Dewan Pengawas Syariah Zainud Tauhid Sa’adi dan Asep Supyadillah, Chief Operation Officer Widjayanto Djaenuddin, Group Head LinkAja Syariah Donny Fernando, serta Syariah Compliance and Advisory LinkAja Syariah Sahal Muzaki.

Sementara Wapres didampingi secara langsung oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing M. Zulkarnain, dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, serta Staf Khusus Wapres Lukmanul Hakim yang hadir secara virtual. (DAS/RJP– rls)

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...