Connect with us

Nasional

Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Ditjenpas Jalin Kerja Sama dengan Enam Mitra Strategis

Published

on

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) sepakati Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan enam mitra strategis, Senin (19/5). PKS ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Mashudi, bersama pimpinan PT Agro Bumi Pangan Mandiri, PT Berkat Optima Solusi, PT Suka Domba Perkasa, PT Solusi Limbah Abadi Indonesia, PT Padi Indonesia Maju, dan Yayasan Bina Warga Indonesia.rnBertempat di Ruang Rapat Dr. Sahardjo, Kantor Pusat Ditjenpas, kerja sama ini bertujuan memperkuat program pembinaan kemandirian Warga Binaan sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Kerja sama ini juga merupakan implementasi Asta Cita Presiden RI, yaitu swasembada pangan, yang diturunkan dalam program ketahanan pangan yang menjadi bagian dari 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.rn rnDirjenpas menyebut kolaborasi ini tidak hanya memperkuat sinergi antara pemerintah dan mitra swasta, tetapi juga memberikan ruang peningkatan kapasitas bagi Warga Binaan dan petugas Pemasyarakatan melalui pelatihan dan praktik langsung di bidang pertanian, peternakan, konveksi, hingga pengolahan sampah. “Kesempatan ini menjadi momen strategis bagi seluruh pihak dalam memperkuat kualitas pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam Sistem Pemasyarakatan. Kami apresiasi seluruh mitra atas komitmennya,” pujinya.rnSementara itu, Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan, Maulidi Hilal, menambahkan seluruh kerja sama merupakan inisiatif baru dengan durasi lima tahun. Fokus kerja sama meliputi pengembangan budidaya padi, jagung, kambing, ayam petelur, pengolahan sampah organik dan nonorganik, produksi kerja konveksi, pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas Pemasyarakatan, pengembangan dan penelitian akademis, hingga promosi dan pemasaran hasil karya Warga Binaan. Kesepakatan akan dilaksanakan di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Nusakambangan, di antaranya Lapas Terbuka Kelas IIB, Lapas Kelas IIA Gladakan, dan Lapas Kelas I Batu.rn rn“Kerja sama ini juga membuka peluang bagi taruna dan taruni Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia untuk menambah wawasan dan keahlian di bidang manajemen dan akademik,” tambah Hilal.rnMelalui kolaborasi ini, Ditjenpas optimistis pembinaan kemandirian berjalan lebih efektif, produktif, dan memberi kontribusi nyata dalam ketahanan pangan nasional dan reintegrasi sosial Warga Binaan. 

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...