Connect with us

Nasional

EVM via Novelis

Published

on

Oleh Dahlan Iskan

Kabarpolitik.com–Adakah pemilih yang merasa salah coblos di TPS? Lalu minta kartu suara yang baru?

Saya belum pernah menemukan yang seperti itu. Pun kalau kelak tidak pakai kartu selebar koran lagi. Diganti dengan kartu elektronik. Yang mesin coblosnya tidak mengenal pilihan ‘cancel’ di layarnya.

Begitulah yang dipakai di India. Di Pemilu sekarang ini. Sampai pemilih yang merasa salah pencet pun memotong ujung jarinya. Yang ada tintanya (

India sendiri tidak ujug-ujug begitu saja pakai coblosan elektronik. Uji cobanya sudah panjang. Sejak lebih 30 tahun lalu. Secara bertahap. Berjenjang pula.

Advertisement

Mula-mula hanya untuk pilkada. Itu pun hanya di beberapa kota kecil.

Isu paling utama tentu kepercayaan. Apakah mesin elektronik itu bisa dipercaya.

Maka untuk memperoleh kepercayaan itu di satu pilkada dilakukan paralel: pakai mesin dan kertas. Yang diakui secara hukum adalah yang kertas.

Dari situ lantas dilihat: apakah hasilnya berbeda.

Ternyata tidak. Hasilnya benar-benar sama. Orang mulai agak percaya pada mesin itu.

Advertisement

Isu krusial berikutnya adalah: apakah tidak ada kecurangan. Misalnya: penyelenggara pemilunya memihak incumbent. Bagaimana kalau itu terjadi?

Perancang mesinnya sebenarnya sudah menjamin. Data yang masuk ke mesin itu tidak bisa diubah oleh siapa pun. Pun oleh pembuat mesinnya.

Jangankan data yang masuk. Programnya pun dibuat permanen. Begitu program itu diinstall langsung tergores di siliKon.

Tidak ada yang bisa menghapus atau mengubah. Program itu tergores permanen di saat mesin itu di produksi.

Namun, siapa percaya?

Advertisement

Kan manusia penuh curiga?

Bukankah ayat husnuzan tidak berlaku di setiap pemilu?

Tidak masalah. Akan dijawab dengan bukti.

Maka uji coba yang lain pun dilakukan. Di beberapa distrik. Saat pilkada.

Carannya: mesin itu dilengkapi printer. Untuk mencetak semacam ‘kuitansi’. Setiap pemilih diharuskan mencetak pilihannya.

Advertisement

Print-out itu dilihat oleh si pemilih. Cocok atau tidak. Dengan tombol yang dipencetnya tadi.

Berulang kali uji coba jenis ini dilakukan. Hasilnya memuaskan.

Setiap pemilu selalu dilakukan uji coba. Untuk menjawab seluruh keraguan para politisi.

Enaknya uji coba itu bisa dilakukan sering kali. Di banyak daerah.

Di India begitu banyak pemilu. Atau pileg. Ada pileg lima tahunan. Ada pileg sela. Kalau ada anggota DPR atau DPRD yang mati harus ada pileg di distriknya. Untuk menggantikannya.

Advertisement

Uji coba itu dilakukan lebih dari 100 kali. Di begitu banyak daerah. Hasilnya selalu memuaskan. Mengapa?

Karena: justru programnya simpel. Hanya untuk pemilu. Tidak bisa digunakan lainnya. Tidak seperti komputer pada umumnya. Yang bisa diapakan saja.

Setelah dipercaya, diproseslah legalitasnya. Lewat pengadilan tinggi. Di setiap negara bagian. Ada yang cepat menyetujuinya. Ada yang bertahun-tahun.

Penggunaan Electronic Voting Machine (EVM) ini akhirnya meluas. Semua pengadilan tinggi akhirnya menyetujuinya.

Barulah Mahkamah Agung membuat putusan: boleh dilakukan secara nasional. Di Pemilu tahun 2019 ini. Yang waktu pencoblosannya 36 hari. Mulai 28 April lalu. Baru akan berakhir 19 Mei yang akan datang.

Advertisement

Perancang EVM ini seorang insinyur mesin. Namanya: MB Haneefa. Sudah lama sekali. Tahun 1980 lalu.

Mula-mula diproduksi oleh Barat Electronic Limited. Di BUMN India ini pernah bekerja seorang insinyur yang juga seniman terkemuka: Sujatha Rangarajan.

Ia menulis lebih 100 novel. Sutradara film. Menerbitkan buku puisinya. Tapi juga menulis lebih 10 buku teknologi.

Sujatha inilah yang mensupervisi temuan MB Haneefa tadi. Dan akhirnya merekomendasikannya.

Publik sangat percaya pada sosok seniman Tamil ini. Namun ia sendiri sudah meninggal 10 tahun lalu. Di usia 72 tahun. Untunglah sempat menyaksikan banyak ujicobanya. Meski ketika diterapkan secara nasional ia sudah tiada.

Advertisement

Kini Electronics Corporation of India Limited juga memproduksinya.

Beberapa negara Afrika pun sudah menggunakannya. Bahkan Namibia-lah yang pertama yang memakai EVM. Ketika di India sendiri masih baru beberapa negara bagian yang mempercayainya.

Kini sudah banyak negara Afrika yang membeli. Sudah terjamin keamanan, kehandalan dan kepercayaannya.

Unit EVM prinsipnya ada dua: keyboard untuk memilih dan prosesor. Dua unit ini dipisahkan dengan kabel sepanjang lima meter. Ada baterai untuk penggunaan di daerah yang tidak ada listrik. Atau listriknya biarpet.

Pertanyaan terbanyak dari luar negeri adalah: berapa harganya.

Advertisement

Jangan kaget: satu unit mesin ini hanya sekitar Rp 2 juta. Tepatnya USD 170. Harga di India.

Di India EVM ini bisa menghemat 10.000 ton kertas. Setiap pemilu. Belum lagi ongkos distribusinya.

Masih tidak percaya pakai mesin?

Masih percaya kertas? Masih lebih percaya pakai kartu selebar koran itu? Yang kini formulir C1-nya pun menjadi seperti harta karun? Yang harus diselamatkan, dijaga, dikawal, dan dirumat itu?

Formulir C1 sekarang ini sudah seperti berhala. Yang akan jadi penentu siapa yang sebenarnya menang di Pilpres Indonesia 2019 ini.

Advertisement

Mesin yang akan menghabisinya C1 itu nantinya.

Mesin -bukan undang-undang dan kitab suci- yang akan membuat manusia terpaksa bisa jujur, ketika manusia sudah sulit diajak jujur. (***)

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...