Connect with us

Politik

F-Golkar: Pertumbuhan Ekonomi Harus Dirasakan Seluruh Lapisan Masyarakat

Published

on

Kabarpolitik.com – Fraksi Partai Golkar mengapresiasi langkah Pemerintah yang menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5 sampai 5,5 persen di tahun 2022.

Target ini dinilai sangat realistis, bahkan berpotensi mencapai batas atas. Namun, dalam upaya pencapaian target tersebut, Golkar berpandangan perlu menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, serta berkesinambungan.

Sehingga, pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Hal tersebut termaktub dalam pandangan Fraksi Partai Golkar atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022 Beserta Nota Keuangannya yang disampaikan oleh Anggota DPR RI Agung Widyantoro pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (19/8/2021).

Agung menyampaikan bahwa F-Golkar juga meminta penjelasan lebih rinci dari Pemerintah terkait langkah-langkah pencapaian target inflasi.

Advertisement

“Pemerintah menetapkan asumsi laju inflasi pada level 3. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu strategi untuk menjaga daya beli masyarakat serta memulihkan kembali konsumsi rumah tangga sebagai kontribusi utama PDB. Dalam hal ini, F-Golkar meminta penjelasan lebih rinci dari Pemerintah terkait langkah-langkah pencapaian target inflasi tersebut,” kata Agung.

Kemudian terkait suku bunga SUN 10 Tahun ditargetkan pada level 6,82 persen. Potensi terjadinya taper tantrum pada tahun 2022 yang akan datang menghadirkan risiko kenaikan yield obligasi Pemerintah atas target.

Hal tersebut dikhawatirkan akan menekan penyaluran kredit perbankan sehingga menghambat akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

“Kami meminta Pemerintah bersama stakeholder lainnya pada KSSK melakukan terobosan terobosan guna memerangi fenomena crowding out beserta menghindari terjadinya credit crunch yang berkepanjangan,” tuturnya.

Sementara dari sisi postur makro fiskal, disampaikan belanja negara diusulkan sebesar Rp 2.708,7 triliun atau lebih rendah dari pagu 2021 sebesar Rp2.750 triliun.

Advertisement

F-Golkar menilai, menurunnya anggaran belanja negara pada 2022 sudah sesuai dengan agenda konsolidasi fiskal menuju normal pada 2023.

Penurunan anggaran belanja ini diharapkan tidak melemahkan upaya penanganan pandemi beserta dampak-dampaknya yang diperkirakan masih berlangsung pada tahun depan.

Oleh karenanya, Pemerintah perlu meningkatkan kualitas belanja APBN melalui program-program yang efektif, efisien dan tepat sasaran.

Kemudian, wakil rakyat dapil Jawa Tengah IX ini juga menyampaikan, F-Golkar mengapresiasi Langkah Pemerintah menaikkan target pendapatan negara dari Rp1.743,6 triliun pada 2021 menjadi Rp1.840,7 triliun pada 2022.

Kenaikan target pendapatan ini juga telah sesuai dengan agenda konsolidasi fiskal guna mengurangi gap antara penerimaan dan pengeluaran.

Advertisement

“Fraksi partai Golkar mengingatkan Pemerintah bahwasanya kebijakan reformasi perpajakan baik berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak perlu dilakukan dengan seksama dan mempertimbangkan timing yang tepat agar tidak kontraproduktif dengan upaya pemulihan ekonomi nasional,” katanya seraya menyampaikan bahwa F-Golkar menyetujui RUU APBN TA 2022 beserta Nota Keuangan untuk dibahas lebih lanjut.

.

rn(GI/KP/fid)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...