Connect with us

Pemerintahan

Gantikan Anggota Yang Korupsi, 40 Anggota DPRD Kota Malang Hasil PAW Resmi Dilantik

Published

on

Mendagri Tjahjo Kumolo didampingi Gubernur Jatim menyampaikan pelantikan 40 anggota DPRD Kota Malang hasil PAW, di Gedung DPRD Kota Malang, Jatim, Senin (10/9) siang. (Foto: Puspen Kemendagri)

Mendagri Tjahjo Kumolo didampingi Gubernur Jatim menyampaikan pelantikan 40 anggota DPRD Kota Malang hasil PAW, di Gedung DPRD Kota Malang, Jatim, Senin (10/9) siang. (Foto: Puspen Kemendagri)

Fraksi-fraksi DPRD Kota Malang resmi mengganti anggotanya yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dengan mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Sebanyak 40 anggota baru DPRD Kota Malang dilantik oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD, Abdurrohman, di Gedung DPRD Kota Malang, Senin (10/9) siang.

Pelantikan yang terbilang cukup istimewa ini dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Gubernur Jatim Soekarwo, pejabat pemerintah Kota Malang, serta perwakilan dari 10 partai yang memiliki kursi di DPRD Kota Malang.

Dalam sambutannya Gubernur Jatim Soekarwo berpesan agar ke-40 anggota DPRD yang baru dilantik itu bisa menjaga inegritasnya, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang bagus.

“Saya rasa kalau dari sisi pelayanan masyarakat sudah sangat bagus. Hanya masalah integritas saja yang perlu diperbaiki,” katanya.

Advertisement

Sementara Mendagri Tjahjo Kumolo mengapresiasi langkah percepatan PAW anggota DPRD Kota Malang, karena langkah tersebut diperlukan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

“Atas nama pemerintah pusat kami mengapresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khusus Gubernur Soekarwo, sehingga hari ini terlaksana pelantikan 40 anggota DPRD Kota Malang,” kata Tjahjo.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sebanyak 41 anggota DPRD Kota Malang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan DPRD Kota Malang periode 2014-2019.

Salah seorang dari ke-41 anggota DPRD Kota Malang itu sebelumnya sudah dilakukan proses PAW. Sehingga hari ini yang tersisa sebanyak 40 anggota baru hasil PAW menggantikan ke-40 anggota yang diberhentikan oleh partai masing-masing resmi dilantik. (Puspen Kemendagri/ES)

 

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...