Golkar Nonaktifkan Adies Kadir dari DPR RI, Sarmuji Tegaskan Aspirasi Rakyat Jadi Acuan Utama

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji, mengumumkan keputusan penting terkait salah satu kader seniornya. Ia menyatakan bahwa Adies Kadir resmi dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar.

“Menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” ujar Sarmuji kepada wartawan di Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Menurut Sarmuji, langkah tegas tersebut diambil dalam rangka pendisiplinan sekaligus menjaga etika sebagai anggota dewan. Ia menegaskan bahwa Golkar selalu mendengar suara masyarakat, terlebih di tengah meningkatnya dinamika politik dan sosial belakangan ini.

rn

Golkar Tegaskan Aspirasi Rakyat Jadi Acuan

Sarmuji menekankan bahwa partai berlambang pohon beringin itu tetap berpegang teguh pada prinsip kerakyatan.

“Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang belakangan ini, DPP Partai Golkar menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai Golkar. Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” jelasnya.

Selain itu, Golkar juga menyampaikan rasa belasungkawa atas jatuhnya korban jiwa dalam sejumlah aksi demonstrasi yang terjadi baru-baru ini.

“DPP Partai Golkar menyampaikan rasa duka cita mendalam atas meninggalnya sejumlah warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa akhir-akhir ini ketika mereka memperjuangkan aspirasi,” tambah Sarmuji.

rn

Nama Adies Kadir Santer Dibicarakan Publik

Adies Kadir, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029, tengah menjadi sorotan publik setelah pernyataannya mengenai kenaikan tunjangan DPR.

Pada 19 Agustus lalu, Adies sempat menyebut adanya kenaikan komponen tunjangan, termasuk tunjangan beras dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta, serta tunjangan transportasi (bensin) dari Rp4-5 juta menjadi Rp7 juta.

“Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan, dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu,” kata Adies kala itu.

Namun, sehari kemudian, ia langsung mengklarifikasi dan menarik kembali pernyataannya. Adies menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji maupun tunjangan bagi anggota DPR RI.

“Saya ingin klarifikasi terkait dengan kemarin ada beberapa hal yang saya salah memberikan data. Setelah saya cek di Kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan seperti saya sampaikan,” jelasnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

rn

Konteks Politik Golkar

Keputusan DPP Partai Golkar menonaktifkan Adies Kadir dipandang sebagai langkah tegas untuk merespons gejolak politik sekaligus meredam reaksi publik terkait isu kesejahteraan anggota DPR. Dengan dinamika sosial yang semakin menguat, partai menegaskan komitmennya agar kiprah politik tetap sejalan dengan aspirasi rakyat.