Connect with us

Daerah

Gubernur Ansar Kecewa, Seharusnya Dubes RI di Malaysia Tidak Asal Pulangkan TKI

Published

on

 

*Jubir Satgas Covid Kepri Pastikan Data BNPB Keliru

Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad tampak kecewa dengan data yang di rilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya terkait informasi kasus perkembangan kasus Covid-19. Dimana disebutkan jika penambahan kasus Covid-19 di Kepri terbanyak se-Indonesia.

Terkait informasi tersebut Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad langsung melakukan koordinasi dengan petugas Covid yang ada di Kepri. Serta meminta satgas Covid Kepri dan Dinas Kesehatan melakukan komunikasi untuk konfirmasi atas kebenaran informasi dimaksud.
“Tentu kita sangat kecewa, seharusnya Konjen atau Dubes RI di Malaysia memperketat pemulangan PMI salah satunya telah di sepakati klinik yg ditunjuk oleh kedutaan RI di Malaysia. Jika data ini benar, kita yakin pengawasan pemulangan PMI terlalu longgar dan tak terkontrol, sehingga PMI yang seharusnya terkonfirmasi tidak untuk dipulangkan dulu,” kata Ansar Ahmad.

Kekecewaan Gubernur ini sangat mendasar karena sejauh ini Kepri sudah sangat ketat dalam menerapkan protokol kesehatan, gencar melakukan vaksinasi dan bahkan baru saja melaunching vaksinasi untuk anak 6-11 tahun.

Advertisement

“Kita sangat serius mengikuti arahan Pemerintah Pusat untuk menekan perkembangan Covid-19 di daerah. Karena kita juga punya planning agar program pemulihan ekonomi Kepri bisa segera dilakukan,” tegas Ansar lagi.

Sementara itu, juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Kepri, Tjetjep Yudiana cepat-cepat meluruskan pemberitaan yang menyebut Provinsi Kepri mencatatkan penambahan 70 kasus kasus konfirmasi Covid-19 per Jumat 17 Desember 2021 dan tertinggi penambahannya se-Indonesia.

“Kita pastikan informasi itu keliru,” Tjetjep kepada, Jumat (17/12/2021) malam.

Tjetjep mengaku tidak mengetahui secara persis darimana sumber data yang digunakan dalam pemberitaan tersebut. Meskipun dalam pemberitaan itu disebutkan, jika data yang digunakan berasal dari Humas BNPB.

“Kita tidak tahu datanya darimana asalnya. Namun yang jelas dapat saya pastikan itu keliru,” kata Tjetjep mengulangi.

Advertisement

Berdasarkan data yang dirilis Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Kepri per 16 Desember 2021, jumlah kasus aktif di Provinsi Kepri sebanyak 2 orang. Dengan total kasus konfirmasi baik positif maupun sembuh sebanyak 53.881 orang.

rn(rls/kp)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...