Connect with us

Politik

Hadapi Pilkada, Golkar Siapkan 51 Nama di 27 Kabupaten Kota Jabar

Published

on

Kabarpolitik.com – Sejumlah mekanisme sedang ditempuh oleh partai Golkar untuk menentukan nama bakal calon kepala daerah yang akan di dusung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada bulan November 2024 mendatang.

Setelah survei tahap I, Golkar sedang melaksanakan survei yang kedua sebelum nama-nama yang disiapkan untuk bertarung di Pilkada 27 kota kabupaten di Jabar diputuskan di tingkat pusat.

“Di Partai Golkar ada mekanisme yang diatur sesuai dengan Juklak Nomor 3 tahun 2020 dan tahapannya sedang berjalan. Survei pertama sudah dibahas dan sudah dirilis hasilnya. Nah pada hari Minggu, (30/6/2024) secara serentak mulai survei kedua,” ungkap Sekertaris DPD Partai Golkar, Iswara kepada wartawan.

Survei terhadap nama-nama bakal calon di tiap kota kabupaten akan dilakukan dengan mekanisme yang berbeda-beda karena ada beberapa nama di daerah yang masih diuji. Baik secara popularitasnya, elektabilitasnya maupun akseptabilitasnya.

“Tapi juga ada di daerah lain yang surveinya sudah simulasi pasangan dan kompetitornya lawannya siapapun sudah ada sudah confirm, jadi itu kita survei,” kata Iswara

Advertisement

Soal dekatnya waktu penentuan calon kepala daerah dengan waktu pendaftaran pemilihan kepala daerah di tiap kota kabulaten.

Iswara merasa Golkar masih bisa melakukan banyak hal sebelum waktu penaftaran Pilkada kota kabupaten di mulai.

“Cukup, dalam politik kan satu hari itu waktu yang cukup lama, karena dalam setiap jam, setiap menit bisa berubah,” katanya.

Iswara mengungkapkan, Golkar sudah memberikan surat tugas kepada 51 nama yang tersebar di 27 kabupaten kota di Jabar.

Iswara pun berharap dari nama-nama yang sudah diberikan surat tugas, mereka tidak hajya dapat meningkatkan tingkat popularitas pribadi saja.

Advertisement

Tapi juga meningkatkan elektabilitas partai untuk menghadapi agenda-agenda besar berikutnya. Bahkan hingga tahun 2029 nanti.

“Selain menaikkan akseptabilitas pribadi mereka juga diminta untuk membantu juga konsolidasi partai. Jadi semua kerja di daerahnya masing-masing. Kita minta juga kepada mereka untuk bisa menaikan elektabilitas Partai Golkar juga tentunya untuk Pileg ke depan,” pungkasnya.

.rn(GI/KP/fid)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...