Connect with us

Pemerintahan

Hadiri Anugerah Layanan Investasi 2023, Wapres Paparkan Strategi Tingkatkan Investasi

Published

on

Jakarta, Kabarpolitik.com – Investasi menjadi instrumen vital bagi perekonomian Indonesia, terlebih di tengah dinamika global yang kian menantang. Keberadaannya tidak hanya menopang pembangunan berkelanjutan di negara ini, tetapi juga memberikan nilai tambah pada sumber daya alam yang dimiliki, meningkatkan daya saing bangsa, serta menciptakan keadilan ekonomi dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk menggenjot realisasi investasi.

“Pertama, saat ini peningkatan realisasi investasi menjadi salah satu tema utama dalam reformasi birokrasi. Untuk itu, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus semakin fokus dalam melakukan perbaikan iklim investasi yang dibarengi dengan perbaikan tata kelola dan reformasi birokrasi,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri penyerahan Anugerah Layanan Investasi 2023, di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (08/11/2023).

Menurutnya, aspek utama tata kelola yang harus terus diperkuat mencakup perencanaan dan penganggaran, proses bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi, serta inovasi dan pengawasan.

Strategi kedua, sebut Wapres, pastikan bahwa investasi tidak hanya menguntungkan dari sisi ekonomi, tetapi juga maslahat bagi isu-isu sosial, kebudayaan, dan kelestarian lingkungan.

“Masyarakat mesti merasakan manfaat dari investasi, antara lain, melalui pelibatan tenaga kerja lokal, pemberdayaan UMKM, melakukan transfer pengetahuan dan teknologi, serta harmonis dengan lingkungan dan bumi,” terangnya.

Advertisement

Ketiga, Wapres meminta peluang investasi pada sektor industri halal agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan perlu segera ditindaklanjuti. Ia menilai, sektor ini potensial untuk digarap karena nilai konsumsi produk halal dunia cukup besar.

“Termasuk dorongan bagi pengembangan kawasan industri halal menjadi kawasan ekonomi khusus halal yang akan melebarkan peluang investasi di sektor industri halal yang sangat potensial ini,” kata Wapres memprediksi.

Terakhir, ia juga menekankan pentingnya menggali berbagai sektor potensial lain di tiap-tiap daerah.

“Ini akan membawa efek berganda bagi perekonomian daerah dan mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh tanah air,” ujar Wapres meyakinkan.

Wapres pun mengapresiasi komitmen dan kontribusi para penerima Anugerah Layanan Investasi 2023 dalam mendorong perbaikan layanan investasi di Indonesia.

Advertisement

“Semoga penghargaan ini semakin memperkuat semangat dan komitmen kita bersama untuk mendorong peningkatan layanan investasi dan kemudahan berusaha, guna meningkatkan aliran investasi di Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melaporkan, realisasi investasi yang telah dicapai hingga September 2023 sebesar 1.053,1 triliun rupiah atau 75,2 persen dari target yang ditetapkan oleh Presiden.

Proporsi nilai realisasi investasi di luar Pulau Jawa sudah lebih besar dibandingkan di Pulau Jawa, yaitu sebesar 51,8 persen. Diharapkan hal ini akan memicu keseimbangan distribusi perekonomian di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

Lebih lanjut, Bahlil menyatakan, capaian tersebut merupakan kerja keras bersama kementerian/lembaga (K/L) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di provinsi/kabupaten/kota. Dengan DPMPTSP yang kuat, diyakini target investasi sebesar 1.400 triliun rupiah akan tercapai pada Desember 2023.

“Saya janji kepada Bapak Wapres dan Bapak/Ibu semua, saya berani janji ini karena saya punya tim yang kuat dari DPMPTSP kabupaten/kota/provinsi, menyampaikan bahwa insyaallah Desember 2023 target investasi kita bisa mencapai 1.400 triliun rupiah,” tuturnya.

Advertisement

Sebagai informasi, penilaian kinerja 2023 dilakukan oleh Kementerian Investasi terhadap 546 pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) se-Indonesia dan 18 K/L yang memiliki kaitan dengan percepatan pelaksanaan berusaha serta penanganan pelayanan perizinan berusaha. Penilaian dilakukan secara objektif dan seimbang dengan melibatkan K/L dan organisasi pelaku usaha.

Adapun pemberi layanan investasi terbaik pada 2023 sebagai berikut:

Kategori Kementerian/Lembaga Terbaik:
1. Kementerian Perhubungan
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Kategori Pemerintah Provinsi Terbaik:
1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
2. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Pemerintah Provinsi Maluku

Kategori Pemerintah Kabupaten Terbaik:
1. Pemerintah Kabupaten Sragen
2. Pemerintah Kabupaten Siak
3. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

Advertisement

Kategori Pemerintah Kota Terbaik:
1. Pemerintah Kota Surakarta
2. Pemerintah Kota Surabaya
3. Pemerintah Kota Manado

Kategori Penghargaan Khusus Kawasan Timur Indonesia:
1. Pemerintah Provinsi Maluku Utara
2. Pemerintah Kabupaten Merauke
3. Pemerintah Kota Ambon

Hadir dalam acara tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, dan Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas. (RR/SK-BPMI, Setwapres)

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...