Hadiri KTT ke-27 ASEAN-Jepang, Wapres Tekankan Kolaborasi Pengembangan Ekonomi Hijau, Digitalisasi, dan Perdamaian Kawasan

Vientiane, Kabarpolitik.com – Sebagai bagian dari rangkaian agenda KTT Ke-44 dan Ke-45 ASEAN, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin turut menghadiri KTT ke-27 ASEAN-Jepang di National Convention Center (NCC) Vientiane, Laos, Kamis (10/10/2024).

Dalam intervensinya, Wapres menekankan pentingnya memperkuat kemitraan antara ASEAN dan Jepang yang berfokus pada tiga prioritas utama, yakni ekonomi hijau, transformasi digital, dan perdamaian kawasan.

“Ke depan, kemitraan ASEAN–Jepang harus kita arahkan untuk berorientasi ke masa depan. Ada tiga area kerja sama yang dapat menjadi fokus ASEAN-Jepang,” tuturnya.

Pertama, Wapres menggarisbawahi pentingnya upaya mempromosikan ekonomi hijau di kawasan Asia Tenggara. Terkait hal ini, dukungan Jepang sangat diperlukan untuk mempercepat transisi energi, khususnya melalui mekanisme pembiayaan inovatif dan transfer teknologi rendah karbon.

“Saya harapkan Pertemuan Tingkat Tinggi ke-2 Komunitas Emisi Nol Asia (AZEC) semakin menguatkan kolaborasi untuk mempercepat transisi energi di kawasan,” harapnya.

Kedua, Wapres menyoroti potensi ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara yang masih belum sepenuhnya dimanfaatkan. Menurutnya, transformasi digital ini dapat diperkuat melalui dukungan Jepang.

“Potensi ekonomi digital yang besar harus dimanfaatkan dengan baik termasuk melalui dukungan Jepang terhadap Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital (DEFA),” tegasnya.

Salah satunya, Wapres mendorong kemitraan ASEAN-Jepang untuk mendukung penguatan keterampilan masyarakat dan memperkuat integrasi UMKM ke dalam ekosistem digital.

“Selain itu, kerja sama di bidang teknologi masa depan, seperti kecerdasan buatan dan penerapan Masyarakat 5.0, dapat dimajukan,” tambahnya.

Ketiga, Wapres menekankan pentingnya ASEAN – Jepang terus berkolaborasi dalam upaya menjaga perdamaian dan stabilitas tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga dunia. Dalam aspek ini, Kiai Ma’ruf mengapresiasi dukungan Jepang terhadap ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).

“Kemitraan ASEAN-Jepang harus dapat menjadi penggerak stabilitas dan perdamaian kawasan serta penerapan hukum internasional secara konsisten,” pintanya.

Pada kesempatan ini, Wapres juga sempat menyerukan pengakuan Jepang terhadap kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari solusi konflik yang berkelanjutan di Timur Tengah.

“Indonesia berharap Jepang dapat mempertimbangkan pengakuan terhadap Negara Palestina demi mewujudkan perdamaian dan tercapainya Solusi Dua Negara,” ungkapnya.

Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba menyampaikan Kemitraan ASEAN-Jepang telah menjalankan kerja sama strategis di kawasan dengan langkah nyata dalam memajukan perbaikan ekonomi dan keterhubungan bagi negara-negara terkait

“ASEAN menjadi pusat pertumbuhan dunia dan sama-sama menciptakan masa depan yang baik bagi kedua pihak,” ungkapnya.

Ia pun menambahkan bahwa sejalan dengan tema Keketuaan Laos tahun ini, Jepang akan terus mendorong konektivitas dan ketahanan kawasan dalam banyak sektor.

“Jepang akan terus mendorong peningkatan konektivitas dan ketahanan, salah satunya inisiatif konektivitas untuk infrastruktur transportasi digital dan pembangunan, konektivitas yang lebih baik di segala bidang, dan kami juga mempromosikan kerjasama di berbagai bidang,” urainya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah, PM Cambodia H.E. Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, PM Lao PDR H.E. Sonexay Siphandone, PM Malaysia H.E. Dato’ Seri Anwar Ibrahim, Permanent Secretary Myanmar Mr. Aung Kyaw Moe, President of Philippines H.E. Ferdinand Romualdez Marcos Jr., PM Singapore H.E. Lawrence Wong, PM Thailand H.E. Paetongtarn Shinawatra, PM Vietnam H.E. Pham Minh Chinh, PM Timor-Leste H.E. Xanana Gusmao, dan Secretary General ASEAN H.E. Dr. Kao Kim Hourn.

Mendampingi Wapres pada petemuan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno L. P. Marsudi, serta Asisten Deputi Hubungan Luar Negeri Lukman Hakim Siregar. (EP/SM/RJP, rls)