Connect with us

Pemerintahan

Hadiri Rakornas BAZNAS, Wapres Dorong Strategi Transformasi Tata Kelola Dana Sosial Syariah

Published

on

Jakarta, Kabarpolitik.com – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin sore ini menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Badan Amil Zakat Nasional (Rakornas BAZNAS) 2023, di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Rabu (20/09/2023).

Dalam kesempatan ini, ia mendorong BAZNAS menjalankan tiga strategi dalam menciptakan transformasi tata kelola dana sosial syariah, seperti zakat, infak, dan sedekah (ZIS), agar lebih menyejahterakan umat.

“Pertama, rumuskan beragam gagasan dan terjemahkan dalam inovasi-inovasi baru pengelolaan dana sosial syariah, terutama ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya, agar mampu menjadi bagian dari alternatif solusi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia,” ujar Wapres.

Menurutnya, upaya tersebut sangat erat berkaitan dengan urusan peningkatan kualitas kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, dan berbagai aspek sosial lain. Untuk itu, lebih lanjut Wapres menekankan, BAZNAS perlu memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).

“Kedua, intensifkan sinergi dan kolaborasi antara K/L dan pemda, perguruan tinggi, dunia usaha dan industri di sektor-sektor potensial, serta pemangku kepentingan terkait,” pesannya.

Advertisement

“Tidak ada target yang mustahil dicapai bila setiap pihak terus memberikan sumbangsih terbaiknya,” imbuh Wapres.

Terakhir, ia meminta, tingkatkan pemanfaatan teknologi digital secara terintegrasi agar pengumpulan, penyaluran, serta pengelolaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya mencapai hasil yang kian optimal.

Menutup sambutannya, Wapres berharap, pertemuan ini dapat menjabarkan langkah-langkah strategis tersebut.

“Saya berharap Rakornas BAZNAS tahun ini dapat menjadi forum yang produktif dan transformatif, serta mampu menelurkan rekomendasi program yang signifikan meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama para muzaki, agar terdorong untuk menunaikan ZIS melalui BAZNAS sebagai lembaga utama menyejahterakan umat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengemukakan, pentingnya BAZNAS mengedepankan inovasi dan upaya membangun kepercayaan (trust).

Advertisement

Selanjutnya, ia berpendapat, keberlanjutan penguatan tata kelola zakat tetap perlu diakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dengan tiga isu pokoknya pada (a) peningkatan fasilitasi untuk menunaikan ZIS, (b) grand design pemanfaatan dana ZIS bagi pembangunan nasional, terutama di bidang agama, serta (c) penyiapan tata kelola zakat yang transparan, akuntabel, dan profesional.

“RPJPN menjadi pintu masuk untuk memulai langkah besar menuju Indonesia Emas 2025, tentu tidak terkecuali dengan isu tata kelola dana sosial keagamaan (zakat, infak, dan sedekah). Ini menjadi isu yang juga cukup sentral karena secara nyata, zakat telah mampu berkontribusi dalam membangun Indonesia,” kata Yaqut.

Adapun Ketua BAZNAS Noor Achmad melaporkan, rakornas sebagai agenda rutin BAZNAS ini bertujuan untuk melakukan integrasi dan penguatan perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat BAZNAS di seluruh Indonesia.

Ia menyebut, integrasi diperlukan, sebab masih ada disparitas yang mencolok di antara sesama BAZNAS Provinsi ataupun BAZNAS Kabupaten/Kota, baik dalam kapasitas sumber daya manusia (SDM), dukungan pemda setempat, maupun kapasitas kelembagaan.

“Kami masih punya PR, yaitu terintegrasinya BAZNAS seluruh Indonesia dengan kekuatan yang sama,” ucap Noor.

Advertisement

Sebagai informasi, pada acara ini dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pengelolaan Dana Haji antara BAZNAS dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan juga antara BAZNAS dan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Setelah itu, seremoni berlanjut dengan peresmian program Training of Trainer (TOT) Pengajar Al-Qur’an menggunakan Bahasa Isyarat.

Hadir dalam kesempatan ini, antara lain Kepala BPKH Fadlul Imansyah serta sekitar 1.500 jajaran BAZNAS Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Sementara, Wapres didampingi oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Robikin Emhas, dan Zumrotul Mukaffa. (RR/RJP, rls)

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...