Connect with us

Pemerintahan

Hadirnya KPN Harus Mampu Tingkatkan Ekonomi Masyarakat dan Kelestarian Ekologi

Published

on

Donggala, Kabarpolitik.com – Komitmen pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional yang termaktub dalam Agenda Pembangunan Nasional 2022-2024, diikuti dengan kebutuhan peningkatan ketersediaan, akses, serta kualitas konsumsi pangan. Untuk mendukung program ini, pemerintah pun mendorong proyek lumbung pangan nasional di sejumlah daerah, salah satunya Kawasan Pangan Nusantara (KPN) di Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng).

“Hadirnya Kawasan Pangan Nusantara harus mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, melalui penguatan sentra produksi pangan serta kapasitas dan kapabilitas sektor pangan, mendekatkan akses modal, meningkatkan daya saing produk lokal dan kelembagaan. Tanpa meninggalkan semangat untuk menjaga kelestarian ekologi,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika meresmikan KPN di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulteng, Rabu (4/10/2023).

Pada kawasan yang memiliki luas 1.123 hektare ini, Wapres melihat banyak potensi yang dapat dihasilkan. Bahkan, dengan kualitas tanaman yang bagus, tidak menutup kemungkinan produk tersebut nantinya dapat menjamah ranah ekspor ke mancanegara.

“Setelah ini, kita akan melakukan penanaman pohon durian, selain untuk kebutuhan dalam negeri, durian juga memiliki potensi untuk diekspor,” tutur Wapres optimis.

Menutup sambutannya, Wapres memberikan apresiasi kepada seluruh pihak terkait dari tingkat pusat hingga daerah atas sinergi yang dilakukan dalam mewujudkan KPN di Provinsi Sulawesi Tengah ini.

Advertisement

“Saya mengapresiasi semua pihak yang telah berkolaborasi mendukung terwujudnya Kawasan Pangan Nusantara,” ungkap Wapres.

“Semoga hal ini menjadi bagian dari langkah Indonesia menjadi negara yang subur dan makmur, gemah ripah loh jinawi, Baldatun Thoyyibatun wa Robbun Ghofur’s (sebuah negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya),” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Sulteng Rusdy Mastura melaporkan bahwa keberadaan KPN ini diproyeksikan dapat memberikan nilai tambah tidak hanya bagi Provinsi Sulteng, namun juga bagi Indonesia. Ia pun mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam memaksimalkan hasil baik yang dapat timbul dari kawasan ini.

“Harapan kami semoga keberadaan Kawasan Pangan Nusantara ini mendapatkan dukungan dan partisipasi dari semua pihak agar didayagunakam secara maksimal untuk kemaslahatan masyarakat,” harap Rusdy.

Pada kesempatan yang sama, Wapres menyerahkan bantuan berupa 122 Alat Pertanian, Bibit Jagung sebanyak 1,7 Ton, dan Pupuk Organik secara simbolis kepada 5 orang perwakilan petani, yaitu Kelompok Tani Tunas muda III Desa Sioyong Kec. Dampelas Ketua Kelompok Tani Satriani Rahman; Kelompok Tani Sumber Tani II Desa Sabang Kec. Dampelas Ketua Kelompok Tani Mahmud; Kelompok Tani Sumber Mulyo Desa Malonas Kec. Dampelas Ketua Kelompok Tani Mulyono; Kelompok Tani Aliran Rezeki Desa Siboang Kec. Sojol Ketua Kelompok Tani Yusuf; dan Kelompok Tani Tinalu I Desa Balintuma Kec. Sirenja Ketua Kelompok Tani Mas’un.

Advertisement

Selain itu, dilakukan pula penyerahan 100 Sertifikat Tanah dari Badan Pertanahan Nasional secara simbolis kepada 5 orang penerima.

Seusai prosesi peresmian, Wapres pun melakukan penanaman perdana di kawasan ini, berupa pohon durian dengan jenis varietas MK Hortimart.

Diiringi dengan doa agar tanaman yang ditanam dapat tumbuh subur dan membuahkan hasil yang manis, Wapres melakukan penyiraman air ke atas bibit buah yang baru ditanam tersebut.

Hadir dalam acara ini, Bupati Donggala Kasman Lassa, Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulteng, dan Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Donggala.

Sementara, Wapres didampingi oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah M. Imam Azis, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. (NN/SK-BPMI, Setwapres)

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...