Connect with us

Politik

Hasil Akhir Quick Count Pilpres 2019 Konsepindo, Jokowi-Ma’ruf Amin 54,03 Persen, Prabowo-Sandi 45,97 Persen

Published

on

Lembaga Konsep Indonesia (Konsepindo) Research & Consulting mengumumkan hasil akhir hitung cepat (quick count) Pilpres 2019. Dari data yang masuk Paslon 01 capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin unggul dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Jumlah total suara yang masuk mencapai 99.8 persen sesuai data quick count yang digelar pada 17 April 2019. Dari data tersebut Jokowi-Ma’ruf mendapatkan suara 54.03 persen dan Prabowo-Sandiaga mendapat suara 45.97 persen.

“Artinya dengan data ini Paslon 01 dipastikan akan jadi juara Pilpres 2019 ini,” kata Direktur Eksekutif Konsepindo Veri Muhlis Arifuzzaman dalam keterangannya kepada media, Minggu (21/4/2019).

Veri mengatakan hasil quick count yang rilisnya tidak akan jauh berbeda dengan hasil akhir real count yang dilakukan KPU saat ini. Menurutnya, hasil quick count selalu presisi dengan akhir penghitungan di KPU. Sebagai anggota Persepi, lembaganya siap mempertanggungjawabkan data yang dirilisnya.

“Quick count itu alat bantu saja, kita jadi bisa tahu dengan cepat hasil pemilu. Menunggu sampai selesai penghitungan di KPU butuh waktu lama sekali. Metode quick count bisa dipelajari dan proses serta datanya bisa diaudit. Quick count juga merupakan partisipasi publik dalam pemilu yang diakui undang-undang,” ujarnya.

Advertisement

Veri mengaku optimis kedua kubu akan menerima hasil rekapitulasi KPU sebagai keputusan yang sah. Keberatan atau gugatan atas keputusan itu sudah disediakan jalurnya.

“Hasil akhir pasti penetapan dari KPU. Dari quick count yang, sudah dipastikan 01 juaranya,” terang Veri.

Dalam hitung cepat yang dilakukan Konsepindo, populasi surveinya adalah seluruh TPS se-Indonesia yang tersebar di 34 Provinsi. Setiap unit populasi (TPS) mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi unit sampel utama.

Jumlah TPS sampel ditetapkan sebanyak 2.000 TPS. Sampel dipilih menggunakan metode multistage random sampling. Diperkirakan margin of error sebesar ± 1%, pada tingkat kepercayaan 99%.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...