Connect with us

Politik

Hetifah Sjaifudian Tanggapi Pernyataan Presiden Jokowi Soal Kritikan BEM UI

Published

on

Kabarpolitik.com – Partai Golkar menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta kampus tidak membatasi mahasiswa untuk berekspresi saat memberi kritikan BEM UI mengenai ‘Jokowi The King of Lip Service’.

Golkar menekankan bahwa kampus memang tidak bisa melarang mahasiswa untuk mengkritik Pemerintah.

Ketua DPP Golkar, Hetifah Sjaifudian mengatakan dirinya memahami sifat mahasiswa. Dia juga menyinggung politisi yang sering menghadapi kritik.

“Kalau kita pernah menjadi mahasiswa, kita bisa paham. Anak muda sangat idealistik dan ingin kesempurnaan dan segala sesuatu terwujud cepat. Semua politisi di negara demokrasi akan sering menghadapi sinisme dan kritik satire,” kata Hetifah dikutip melalui salah satu pemberitaan pada media online, Rabu (30/6/2021).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu mengatakan kritikan mahasiswa bisa diterima selama bukan ujaran kebencian. Dia menilai kritikan mahasiswa adalah salah satu kepedulian terhadap permasalahan publik.

Advertisement

“Selama bukan hate speech yang menyangkut SARA dan ujaran kebencian menurut saya bisa dimengerti. Bagaimana pun standar perfeksionisme itu bisa menjadi semangat yang kita butuhkan supaya tidak mandeg dan menambah energi. Lihat semangatnya, jangan dianggap personal, karena itu bentuk ungkapan kepedulian pada masalah publik,” tutur dia.

Hetifah kemudian menyinggung program Merdeka Belajar yang digaungkan oleh Kemendikbud-Ristek. Dia menekankan bahwa kampus tidak bisa melarang mahasiswa untuk mengkritik Pemerintah.

“Merdeka Belajar semestinya kan mencakup merdeka dalam menyampaikan pendapat juga ya, jadi kampus semestinya memang tidak bisa melarang mahasiswa untuk mengkritik,” kata dia.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi menilai posting-an BEM UI terkait ‘Jokowi King Of Lip Service’ adalah bentuk ekspresi mahasiswa. Jokowi mengatakan menyampaikan kritik di negara demokrasi dibolehkan.

“Saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa, ini negara demokrasi jadi kritik boleh-boleh saja,” ujar Jokowi dalam keterangannya yang ditayangkan di akun Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (29/6).

Advertisement

Jokowi mengatakan pihak Universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa dalam menyampaikan ekspresi. Namun, Jokowi mengingatkan adanya budaya tata krama dan sopan santun.

“Universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Tapi ingat kita ini memiliki budaya tatakrama budaya kesopansantunan saya kira biasa,” tuturnya.

.

rn(GI/KP/fid)rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...