Connect with us

Politik

Ichsan Firdaus: Indonesia Butuh Platform Perikanan Nasional

Published

on

Kabarpolitik.com – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ichsan Firdaus menilai, salah satu poin dalam Sustainability Development Goals (SDG’s) yang mencakup ekosistem serta sumber daya laut di Indonesia tetap terjaga yaitu SDG’s 14 yang berisi tentang Menjaga Ekosistem Laut.

Untuk itu, menurutnya dalam upaya menjaga konsistensi, Indonesia harus memiliki platform perikanan nasional.

“Artinya bagaimana para stakeholder konsisten menjaga platform tersebut, sehingga kebijakan atau policy yang diberikan kepada masyarakat terutama perikanan dijalankan dengan baik. Dengan begitu tidak akan ada lagi pertentangan atau benturan antara sustainability atau keberlangsungan dengan kesejahteraan,” ujar Ichsan dikutip melalui keterangan pers, Senin (28/6/2021).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini mencontohkan, kasus yang cukup fenomenal dan kontroversi belakangan ini di mana terjadi pro dan kontra atas kebijakan pelarangan cantrang oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Saat itu cantrang dianggap merusak lingkungan laut, namun di sisi lain mayoritas nelayan selama ini masih menggunakan alat tangkap tersebut. Hal inilah yang kemudian membuat ribuan nelayan berdemo di Istana Negara.

Advertisement

Buku Platform Perikanan Nasional untuk Mencapai SDG’s 14 ini dibuat sebagai bagian dari kontribusi dari pihak akademisi kepada parlemen, yang target umumnya adalah bagaimana menjaga konsistensi agar platform pembangunan perikanan ini berjalan on the track.

Meski demikian, dari acara bedah buku tersebut Ichsan menggaris bawahi dua hal.

Pertama, platform yang sangat baik tersebut memang terkendala satu hal yang mudah diungkapkan, namun sulit dijalankan, yakni koordinasi. Ini menjadi satu agenda yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Kedua, sebagaimana yang telah disebutkan di atas yakni konsistensi. Konsistensi terkait kebijakan sangat diperlukan untuk memberikan kepastian bagi para stakeholder kelautan dan perikanan.

Agar bagaimana memberikan kontribusi pembangunan ke depan, serta membuka lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat dan nelayan.

Advertisement

Sehingga, bisa membuktikan bagaimana sektor perikanan dan kelautan tidak lagi menjadi sebuah giant sleeping bagi negeri ini, melainkan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan bangsa.

.

rn(GI/KP/fid)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...