Connect with us

Pemerintahan

Indonesia Berbagi Pengetahuan dan Pengalaman Percepatan Penurunan Stunting dengan Laos

Published

on

Jakarta, Kabarpolitik.com – Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat menuju sumber daya manusia unggul dan berdaya saing terus dilakukan Pemerintah Indonesia, diantaranya melalui upaya percepatan penurunan stunting.

Berbagai langkah strategis telah dilakukan untuk mencapai target prevalensi stunting nasional menjadi 14 persen pada tahun 2024. Hingga saat ini, Indonesia telah berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 30,8 persen pada tahun 2018 menjadi 21,6 persen pada tahun 2022 atau menurun sebesar 9,2 persen. Penurunan ini 1,5 kali lebih cepat jika dibandingkan dengan penurunan yang terjadi pada periode 2013-2018.

Komitmen, upaya, serta capaian penurunan stunting Indonesia tersebut menjadi prestasi dan catatan tersendiri yang menarik minat pembelajaran dari berbagai negara, salah satunya Pemerintah Laos. Melalui surat Chief of Cabinet of Health tanggal 21 Juli 2023, Pemerintah Laos menyampaikan permohonan kunjungan studi ke Indonesia, dan disepakati untuk dilaksanakan pada 4 s.d. 7 September 2023. Fokus dari kunjungan studi Pemerintahan Laos ini adalah untuk mengetahui proses perencanaan dan penganggaran serta implementasi penurunan stunting di Indonesia.

Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) memfasilitasi kunjungan delegasi Laos di Indonesia. Sebab, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Setwapres mempunyai dua tugas, yaitu (1) memberikan dukungan kepada Wakil Presiden sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting, dan (2) melaksanakan penugasan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan sebagai Wakil Ketua Pelaksana Bidang Advokasi dan Komitmen Kepemimpinan, Tim Percepatan Penurunan Stunting.

Kunjungan studi Pemerintah Laos ke Indonesia terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu pertama, workshop atau pembelajaran di kelas, berupa pemaparan materi dari kementerian/lembaga pelaksana percepatan penurunan stunting di Indonesia, diikuti dengan diskusi teknis. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Mercure Kemayoran.

Advertisement

Pada kegiatan ini, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres, Suprayoga Hadi, mewakili Pemerintah Indonesia menyampaikan selamat datang kepada delegasi Laos dan berharap bisa berbagi pengalaman dalam percepatan penurunan stunting.

Yoga menyampaikan bahwa berdasarkan Global Nutrition Report saat ini ada sekitar 22 persen anak yang stunting di dunia dan sebagian besar berada di Asia. Oleh karena itu, tukar pengalaman antara negara di Asia sangat penting dalam rangka percepatan penurunan stunting. Yoga berharap, apa yang sudah dilakukan di Indonesia bisa dipelajari dan direplikasi di Laos, mengingat prevalensi stunting di Laos masih di atas 30 persen.

Pada sesi workshop, hadir menyampaikan program-program yang dilaksanakan di Indonesia diantaranya dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kedua, kegiatan tukar pengalaman dilakukan melalui kunjungan lapangan. Delegasi Laos akan berkunjung ke Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta, Kantor Wali Kota Depok, dan meninjau langsung pelaksanaan percepatan penurunan stunting, yaitu Posyandu dan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

Delegasi Laos yang akan berkunjung terdiri dari unsur pemerintahan level eselon 1 dan 2 yang mengurusi perencanaan pembangunan, kerja sama internasional, keuangan, sosial ekonomi, kesehatan, dan pangan.

Advertisement

Sementara dari Pemerintah Indonesia yang menyampaikan materi adalah perwakilan dari Setwapres, Bappenas, Kemenkeu, Kemenkes, Kemendagri, Kemendesa PDTT, PUPR Cipta Karya, Kemendikbudristek, Kementan, dan BKKBN.

Masduki Baidlowi
Juru Bicara Wakil Presiden
Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...