Connect with us

Daerah

Jabar-OJK RI Bahas Pemulihan Sektor Manufaktur di Tengah Pandemi

Published

on

BANDUNG – Sektor manufaktur menyumbang 40 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan 60 persen industri manufaktur Indonesia berada di Jawa Barat (Jabar). Namun sektor ini juga terdampak pandemi  Covid-19. 

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil berharap pemerintah pusat melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan solusi agar industri manufaktur Jabar dapat pulih dan menggerakkan ekonomi nasional. 

“Kami mohon OJK memberikan input bagaimana mendorong mesin besar (industri manufaktur) yang sedang mogok ini naik seperti mesin kecil yang sudah bagus. Semoga dalam seminggu ada rekomendasi atau kebijakan dari OJK,” kata Kang Emil usai menerima kunjungan kerja Ketua Dewan Komisioner OJK RI Wimboh Santoso di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Minggu (9/8/20).

Menurut Kang Emil, dalam pertemuan dengan OJK RI, muncul sebuah gagasan bahwa untuk memulihkan sektor manufaktur, pemerintah akan berupaya membeli komoditas industri manufaktur. Sebab, di tengah pandemi COVID-19, ekspor terhambat.

“Salah satu gagasannya tadi kita beli barangnya. Tapi juga mungkin ada keterbatasan. Atau kita menggiring korban PHK (industri) manufaktur bisa kerja di sektor yang ekonominya diserap lokal, seperti produk pangan atau pertanian,” katanya. 

Advertisement

Selain manufaktur, sektor pertanian dan pariwisata merupakan kekuatan ekonomi Jabar. Kang Emil bahkan mengatakan, pertanian merupakan sektor paling tangguh menghadapi pandemi COVID-19. 

“Tapi ada sektor-sektor lain juga yang justru malah tumbuh yaitu pertanian. Pertumbuhan antara manufaktur dan nonmanufaktur ini belum seimbang karena manufaktur porsi PDRB-nya besar sekali yaitu 40 persen,” ucapnya.

Kang Emil menyatakan, pandemi COVID-19 memukul semua sektor perekonomian. Situasi tersebut membuat pemerintah harus bergerak cepat membuat kebijakan yang terukur. Tidak hanya di sektor ekonomi, tetapi juga kesehatan. 

“Ekonomi ini rumit karena dimensinya besar, khusus Jabar sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar, kami sudah petakan. Jadi yang paling banyak terkontraksi paling besar adalah sektor manufaktur,” katanya.

Ketua Dewan Komisioner OJK RI Wimboh Santoso mengatakan, pemerintah sudah memberikan berbagai insentif untuk menggerakkan sektor manufaktur di tengah pandemi. Salah satunya, jaminan tambahan modal kerja untuk kredit korporasi. 

Advertisement

“Kita sekarang sedang menggarap bagaimana meningkatkan sektor korporasi yaitu manufaktur. Pemerintah sudah memberikan berbagai insentif di antaranya penjaminan tambahan modal kerja untuk kredit korporasi. Kalau yang padat karya sharing dari pemerintah sebesar 60 persen dijamin, kalau nonpadat karya 50 persen,” ucap Wimboh.

Wimboh melaporkan, mayoritas sektor manufaktur di Jabar adalah padat karya. Maka itu, OJK RI akan berupaya memasarkan komoditas industri manufaktur Jabar di pasar domestik.

“Akan kami lihat secara detail bagaimana agar tumbuh, bagaimana bisa memasarkan produk ini untuk domestik karena sekarang ini kalau ekspor masih diambang ketidakpastian dunia, sehingga harus re-orientasi untuk pasar domestik,” katanya. 

“Kami juga akan memberikan solusi karena pertumbuhan ekonomi ini bukan hanya didorong oleh sektor informal dan konsumsi UMKM, tapi korporasi juga harus bangkit,” tambahnya.

Wimboh berharap Jabar menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi nasional. Apalagi, Jabar memiliki skala ekonomi yang besar. 

Advertisement

“Kami sangat berharap Jabar menjadi motor penggerak recovery atau pemulihan ekonomi karena Jabar ini skala ekonominya besar, dari angka-angka yang ada pertumbuhan kreditnya pun di atas 5% dari rata-rata nasional. Bahkan sampai akhir tahun ini bisa meningkat lagi. Sumber pertumbuhan ekonominya banyak sekali, terutama sektor UMKM atau konsumsi,” ucapnya. Jo

               

http://platform.twitter.com/widgets.js(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5&appId=199167570421543”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));rn(red/kp)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...