Connect with us

Daerah

Jabar-OJK RI Bahas Pemulihan Sektor Manufaktur di Tengah Pandemi

Published

on

BANDUNG – Sektor manufaktur menyumbang 40 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan 60 persen industri manufaktur Indonesia berada di Jawa Barat (Jabar). Namun sektor ini juga terdampak pandemi  Covid-19. 

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil berharap pemerintah pusat melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan solusi agar industri manufaktur Jabar dapat pulih dan menggerakkan ekonomi nasional. 

“Kami mohon OJK memberikan input bagaimana mendorong mesin besar (industri manufaktur) yang sedang mogok ini naik seperti mesin kecil yang sudah bagus. Semoga dalam seminggu ada rekomendasi atau kebijakan dari OJK,” kata Kang Emil usai menerima kunjungan kerja Ketua Dewan Komisioner OJK RI Wimboh Santoso di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Minggu (9/8/20).

Menurut Kang Emil, dalam pertemuan dengan OJK RI, muncul sebuah gagasan bahwa untuk memulihkan sektor manufaktur, pemerintah akan berupaya membeli komoditas industri manufaktur. Sebab, di tengah pandemi COVID-19, ekspor terhambat.

“Salah satu gagasannya tadi kita beli barangnya. Tapi juga mungkin ada keterbatasan. Atau kita menggiring korban PHK (industri) manufaktur bisa kerja di sektor yang ekonominya diserap lokal, seperti produk pangan atau pertanian,” katanya. 

Advertisement

Selain manufaktur, sektor pertanian dan pariwisata merupakan kekuatan ekonomi Jabar. Kang Emil bahkan mengatakan, pertanian merupakan sektor paling tangguh menghadapi pandemi COVID-19. 

“Tapi ada sektor-sektor lain juga yang justru malah tumbuh yaitu pertanian. Pertumbuhan antara manufaktur dan nonmanufaktur ini belum seimbang karena manufaktur porsi PDRB-nya besar sekali yaitu 40 persen,” ucapnya.

Kang Emil menyatakan, pandemi COVID-19 memukul semua sektor perekonomian. Situasi tersebut membuat pemerintah harus bergerak cepat membuat kebijakan yang terukur. Tidak hanya di sektor ekonomi, tetapi juga kesehatan. 

“Ekonomi ini rumit karena dimensinya besar, khusus Jabar sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar, kami sudah petakan. Jadi yang paling banyak terkontraksi paling besar adalah sektor manufaktur,” katanya.

Ketua Dewan Komisioner OJK RI Wimboh Santoso mengatakan, pemerintah sudah memberikan berbagai insentif untuk menggerakkan sektor manufaktur di tengah pandemi. Salah satunya, jaminan tambahan modal kerja untuk kredit korporasi. 

Advertisement

“Kita sekarang sedang menggarap bagaimana meningkatkan sektor korporasi yaitu manufaktur. Pemerintah sudah memberikan berbagai insentif di antaranya penjaminan tambahan modal kerja untuk kredit korporasi. Kalau yang padat karya sharing dari pemerintah sebesar 60 persen dijamin, kalau nonpadat karya 50 persen,” ucap Wimboh.

Wimboh melaporkan, mayoritas sektor manufaktur di Jabar adalah padat karya. Maka itu, OJK RI akan berupaya memasarkan komoditas industri manufaktur Jabar di pasar domestik.

“Akan kami lihat secara detail bagaimana agar tumbuh, bagaimana bisa memasarkan produk ini untuk domestik karena sekarang ini kalau ekspor masih diambang ketidakpastian dunia, sehingga harus re-orientasi untuk pasar domestik,” katanya. 

“Kami juga akan memberikan solusi karena pertumbuhan ekonomi ini bukan hanya didorong oleh sektor informal dan konsumsi UMKM, tapi korporasi juga harus bangkit,” tambahnya.

Wimboh berharap Jabar menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi nasional. Apalagi, Jabar memiliki skala ekonomi yang besar. 

Advertisement

“Kami sangat berharap Jabar menjadi motor penggerak recovery atau pemulihan ekonomi karena Jabar ini skala ekonominya besar, dari angka-angka yang ada pertumbuhan kreditnya pun di atas 5% dari rata-rata nasional. Bahkan sampai akhir tahun ini bisa meningkat lagi. Sumber pertumbuhan ekonominya banyak sekali, terutama sektor UMKM atau konsumsi,” ucapnya. Jo

               

http://platform.twitter.com/widgets.js(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5&appId=199167570421543”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));rn(red/kp)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...