Connect with us

Daerah

Jalan Layang Pasupati Bandung Resmi Ganti Nama Jadi Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja

Published

on

KOTA BANDUNG – Jalan Layang Pasupati mulai hari ini resmi berganti nama. Jalan layang ikonik Kota Bandung ini kini memiliki nama baru, yakni Jalan Prof Mochtar Kusumaatmadja. 

 

Pergantian nama diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Inspektorat Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (1/3/2022). 

 

Turut hadir dalam acara peresmian Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja, tokoh Sunda Popong Otje Djundjunan, Ketua Kwartir Daerah  Pramuka Jabar Atalia Praratya Ridwan Kamil, Plt Wali Kota Bandung Yana Mulyana, hingga perwakilan dari keluarga Prof Mochtar Kusumaatmadja. 

Advertisement

 

“Hari ini secara resmi Jalan Layang Pasteur- Surapati diganti dan diberi nama Jalan Layang Profesor Mochtar Kusumaatmadja,” kata Ridwan Kamil. 

 

Menurut Ridwan Kamil, pemberian nama Prof Mochtar Kusumaatmadja sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya kepada Indonesia dan Jawa Barat lewat Wawasan Nusantara di kancah internasional. 

 

Advertisement

Wawasan Nusantara merujuk pada cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah. Wawasan Nusantara tercetus dari gagasan batas teritorial Laut Indonesia melalui Deklarasi Djuanda pada 1957. 

 

Namun pada tahun 1982, barulah konsep Wawasan Nusantara ini akhirnya diakui sebagai konstitusi internasional di tingkat Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) berkat perjuangan diplomasi. 

 

Hingga kini Wawasan Nusantara tetap menjadi landasan Indonesia dalam menentukan batas teritorial wilayah sebagai upaya merajut semangat kebangsaan. 

Advertisement

 

“Yang membuat luas Indonesia meningkat 2,5 kali lipat adalah perjuangan Prof Mochtar Kusumaatmadja. Itu poin dari semua poin penting.Pada zaman kolonial Belanda, perhitungannya itu hanya 3 mil dari pantai. Akibatnya, kalau jarak antar pulau jauh, tengahnya jadi milik internasional. Itulah yang membuat kapal-kapal asing bisa seliweran di wilayah Nusantara kita,” kata pria yang kerap disapa Kang Emil. 

 

“Ini berkat gagasan dari Ir H Djuanda, tapi yang menerjemahkan ke teknis, memperjuangkan sampai akhirnya 1982 diakui Wawasan Nusantara adalah perjuangan Prof Mochtar Kusumaatmadja,” imbuhnya. 

 

Advertisement

Di kancah nasional, Prof Mochtar Kusumaatmadja juga pernah mengabdikan diri untuk Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri di Kabinet Pembangunan III, dan juga menjabat sebagai Menteri Kehakiman di Kabinet Pembangunan II. 

 

“Sosok Prof Mochtar ini akademisi, kemudian juga mantan Menteri Kehakiman, mantan Menteri Luar Negeri, itulah yang membanggakan kita sebagai warga Jawa Barat,” ujar Kang Emil. 

 

Oleh karena itu, kata Kang Emil, alasan mengapa dipilih Jalan Layang Pasupati sebagai Prof Mochtar Kusumaatmadja agar bisa bersimpangan dengan Jalan Ir H Djuanda. 

Advertisement

 

“Mengapa lokasinya di Jalan Layang? Karena itu menjadi sumbu barat timur dari perjuangan Wawasan Nusantara melintasi utara selatan Jalan Ir H Djuanda,” ujarnya.

 

Hari Penegakan Kedaulatan Negara 

Pergantian nama Jalan Pasupati sebagai Prof Mochtar Kusumaatmadja juga menjadi istimewa karena bertepatan juga dengan Hari Peringatan Peristiwa Serangan Umum 1 Maret. 

Advertisement

 

“Hari ini bertepatan dengan Hari Kedaulatan Negara. Serangan 1 Maret itu kan dimaknai sebagai hari kita berdaulat. Kita tidak mau menyerah, momentumnya adalah 1 Maret,” kata Kang Emil. 

 

Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara, yang ditandatangani oleh Presiden pada 24 Februari 2022. 

 

Advertisement

Pada diktum pertama Keppres, menetapkan tanggal 1  Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Keppres itu berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

Dalam siaran pers Biro Pers Sekretariat Presiden menyebutkan, penetapan Hari Penegakan Kedaulatan Negara dilakukan dengan sejumlah pertimbangan, salah satunya berkaitan dengan peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949, yang digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman, serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, laskar-laskar perjuangan rakyat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. 

 

Perjuangan itu mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan Negara Indonesia di dunia internasional, serta telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Advertisement

 

Terharu

Sementara itu, perwakilan keluarga Prof Mochtar Kusumaatmadja, Sarwono Kusumaatmadja mengaku terharu dengan penghargaan terhadap Prof Mochtar Kusumaatmadja. 

 

Oleh karena itu, dirinya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut serta dalam mengusulkan Prof Mochtar Kusumaatmadja sebagai nama jalan. 

Advertisement

 

“Kami dari pihak keluarga merasa bersyukur, dan juga berterima kasih atas kenangan baik terhadap almarhum Mochtar Kusumaatmadja. Dan ini melegakan kami semua di keluarga setelah melihat, bahwa kenangan baik itu demikian merata di seluruh Provinsi Jawa Barat dengan berbagai generasi profesi,” kata Sarwono. 

 

Apalagi saat ini Pemda Provinsi Jawa Barat juga mengusulkan sosok Prof Mochtar Kusumaatmadja sebagai Pahlawan Nasional. Kini tengah dimatangkan dokumen atau berkas pengusulan resmi Mochtar Kusumaatmadja sebagai Pahlawan Nasional untuk dikirimkan kepada Kementerian Sosial RI. 

 

Advertisement

“Ini betul-betul mengharukan, apalagi timbul gagasan mengusulkan beliau sebagai Pahlawan Nasional,” ujar Sarwono.

               

//platform.twitter.com/widgets.js(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5&appId=199167570421543”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));rn(red/kp)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...