Connect with us

Internasional

Jerman Berencana Larang Huawei dan ZTE, Tiongkok Geram

Published

on

Kabarpolitik.com – Tiongkok mengecam keras rencana Jerman yang mempertimbangkan untuk melarang beberapa komponen perusahaan Tiongkok, Huawei dan ZTE dalam jaringan telekomunikasi mereka. Tiongkok mendesak Pemerintah Jerman untuk mendengarkan dengan hati-hati suara-suara di dalam negeri.

Mengacu pada data Eropa, Kedutaan Besar Tiongkok di Berlin mengatakan dalam pernyataan bahwa Huawei menyumbang hampir 60 persen dari peralatan jaringan 5G Jerman. Selain itu, memberikan kontribusi positif untuk pembangunan infrastruktur komunikasi di Jerman.

“Huawei telah lama beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan, dan teknologinya sesuai dengan standar keselamatan,” demikian menurut pernyataan yang disiarkan Selasa (7/3) malam.

Sebelumnya, juru bicara Kementerian Dalam Negeri Jerman yang tidak disebutkan namanya mengatakan pemerintah melakukan tinjauan umum terhadap pemasok teknologi telekomunikasi, tetapi menambahkan bahwa tidak diarahkan pada produsen tertentu.

“Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara dan pasukan anti-Tiongkok terus berusaha mencoreng Huawei dengan tuduhan yang dibuat-buat, tetapi tidak pernah ada bukti bahwa peralatan dan komponen Huawei menimbulkan risiko keamanan,” kata Kedubes Tiongkok.

Advertisement

“Jika laporan itu benar,” maka Beijing “sangat bingung dan sangat tidak puas dengan keputusan yang tergesa-gesa yang dibuat oleh departemen Pemerintah Jerman terkait tanpa dasar faktual,” tambahnya.

“Tiongkok dengan tegas menentang Jerman yang menggeneralisasi konsep keamanan nasional dan menyalahkan kekuasaan negara untuk ikut campur di pasar dalam kerja samanya pada Tiongkok,” imbuh Kedubes Tiongkok.

“Ini tidak hanya melanggar undang-undang ekonomi dan prinsip persaingan yang adil, tetapi juga merugikan orang lain dan tidak menguntungkan dirinya sendiri,” kata kedutaan dalam pernyataan, menambahkan bahwa Beijing secara tegas menentang praktik politisasi investasi dan manajemen perusahaan dan pan-securitizing.

Menurut pernyataan tersebut, diharapkan pihak Jerman akan menciptakan lingkungan bisnis yang adil, terbuka, dan tidak diskriminatif terhadap perusahaan Tiongkok. Selain iyu, berbuat lebih banyak untuk mempromosikan keuntungan bersama daripada sebaliknya.

rn
(jp)rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...