Connect with us

Internasional

Jerman Berencana Larang Huawei dan ZTE, Tiongkok Geram

Published

on

Kabarpolitik.com – Tiongkok mengecam keras rencana Jerman yang mempertimbangkan untuk melarang beberapa komponen perusahaan Tiongkok, Huawei dan ZTE dalam jaringan telekomunikasi mereka. Tiongkok mendesak Pemerintah Jerman untuk mendengarkan dengan hati-hati suara-suara di dalam negeri.

Mengacu pada data Eropa, Kedutaan Besar Tiongkok di Berlin mengatakan dalam pernyataan bahwa Huawei menyumbang hampir 60 persen dari peralatan jaringan 5G Jerman. Selain itu, memberikan kontribusi positif untuk pembangunan infrastruktur komunikasi di Jerman.

“Huawei telah lama beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan, dan teknologinya sesuai dengan standar keselamatan,” demikian menurut pernyataan yang disiarkan Selasa (7/3) malam.

Sebelumnya, juru bicara Kementerian Dalam Negeri Jerman yang tidak disebutkan namanya mengatakan pemerintah melakukan tinjauan umum terhadap pemasok teknologi telekomunikasi, tetapi menambahkan bahwa tidak diarahkan pada produsen tertentu.

“Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara dan pasukan anti-Tiongkok terus berusaha mencoreng Huawei dengan tuduhan yang dibuat-buat, tetapi tidak pernah ada bukti bahwa peralatan dan komponen Huawei menimbulkan risiko keamanan,” kata Kedubes Tiongkok.

Advertisement

“Jika laporan itu benar,” maka Beijing “sangat bingung dan sangat tidak puas dengan keputusan yang tergesa-gesa yang dibuat oleh departemen Pemerintah Jerman terkait tanpa dasar faktual,” tambahnya.

“Tiongkok dengan tegas menentang Jerman yang menggeneralisasi konsep keamanan nasional dan menyalahkan kekuasaan negara untuk ikut campur di pasar dalam kerja samanya pada Tiongkok,” imbuh Kedubes Tiongkok.

“Ini tidak hanya melanggar undang-undang ekonomi dan prinsip persaingan yang adil, tetapi juga merugikan orang lain dan tidak menguntungkan dirinya sendiri,” kata kedutaan dalam pernyataan, menambahkan bahwa Beijing secara tegas menentang praktik politisasi investasi dan manajemen perusahaan dan pan-securitizing.

Menurut pernyataan tersebut, diharapkan pihak Jerman akan menciptakan lingkungan bisnis yang adil, terbuka, dan tidak diskriminatif terhadap perusahaan Tiongkok. Selain iyu, berbuat lebih banyak untuk mempromosikan keuntungan bersama daripada sebaliknya.

rn
(jp)rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...