Connect with us

Politik

Juliyatmono Dorong Pemerataan Perlakuan bagi Sekolah Negeri dan Swasta dalam RUU Sisdiknas

Published

10 bulan ago

on

Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono
rnAnggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, menegaskan pentingnya pemerintah memberikan perlakuan yang setara bagi pendidikan negeri maupun swasta dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang sedang dibahas. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam rangkaian kunjungan reses Komisi X DPR RI di Kota Semarang.rnJuliyatmono menekankan bahwa sekolah swasta memiliki kontribusi besar dalam perjalanan pendidikan nasional, bahkan telah tumbuh lebih dahulu sebelum berdirinya banyak sekolah negeri. Karena itu, menurutnya, regulasi harus memastikan adanya keberpihakan yang jelas kepada sekolah swasta.rn“Komisi X DPR RI berharap pemerintah memperlakukan pendidikan negeri dan swasta secara sama. Sekolah swasta ini justru tumbuh lebih dulu, sehingga regulasinya harus mengatur agar mereka juga mendapatkan porsi keberpihakan dari pemerintah,” ungkap Juliyatmono kepada Parlementaria disela-sela kegiatan Kunjungan Reses Komisi X DPR di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (10/12/2025)rnIa menjelaskan bahwa pemerintah daerah, baik wali kota maupun bupati, memiliki kewenangan menetapkan peraturan untuk penganggaran bantuan pendidikan pada sekolah swasta. Bentuk dukungan tersebut dapat berupa beasiswa bagi peserta didik, bantuan operasional, peningkatan kesejahteraan guru, hingga dukungan sarana dan prasarana.rn“Pemerintah daerah bisa memberikan biaya siswa, dana operasional, insentif guru, hingga bantuan sarana-prasarana. Apa yang dilakukan Ibu Wali Kota Semarang sudah sangat detail dan keberpihakannya nyata,” lanjutnya.rnJuliyatmono juga mendorong kolaborasi dengan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu pembiayaan siswa dan pengembangan sekolah swasta. Menurutnya, langkah ini penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang terampil, unggul, dan berkeadilan.rnIa turut menyinggung keputusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan kewajiban pemerintah dalam menjamin pembiayaan pendidikan sampai tingkat SMP. Dalam konteks tersebut, RUU Sisdiknas harus memastikan kesetaraan bagi seluruh penyelenggara pendidikan.rn“RUU Sisdiknas harus mencantumkan perlakuan yang sama antara negeri dan swasta. Semua harus mendapat kesempatan yang sama, termasuk gurunya sejahtera, dilindungi, dan sarana-prasarananya memadai,” tegasnya.rnIa optimistis perhatian pemerintah, termasuk Presiden Prabowo, terhadap sektor pendidikan akan memberikan lompatan besar dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.rn
Related Topics:
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....
Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...
Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...
Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...
Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...
Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...
Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...
Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...
Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...
Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...