Connect with us

Politik

Juliyatmono Dorong Pemerataan Perlakuan bagi Sekolah Negeri dan Swasta dalam RUU Sisdiknas

Published

7 bulan ago

on

Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono
rnAnggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, menegaskan pentingnya pemerintah memberikan perlakuan yang setara bagi pendidikan negeri maupun swasta dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang sedang dibahas. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam rangkaian kunjungan reses Komisi X DPR RI di Kota Semarang.rnJuliyatmono menekankan bahwa sekolah swasta memiliki kontribusi besar dalam perjalanan pendidikan nasional, bahkan telah tumbuh lebih dahulu sebelum berdirinya banyak sekolah negeri. Karena itu, menurutnya, regulasi harus memastikan adanya keberpihakan yang jelas kepada sekolah swasta.rn“Komisi X DPR RI berharap pemerintah memperlakukan pendidikan negeri dan swasta secara sama. Sekolah swasta ini justru tumbuh lebih dulu, sehingga regulasinya harus mengatur agar mereka juga mendapatkan porsi keberpihakan dari pemerintah,” ungkap Juliyatmono kepada Parlementaria disela-sela kegiatan Kunjungan Reses Komisi X DPR di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (10/12/2025)rnIa menjelaskan bahwa pemerintah daerah, baik wali kota maupun bupati, memiliki kewenangan menetapkan peraturan untuk penganggaran bantuan pendidikan pada sekolah swasta. Bentuk dukungan tersebut dapat berupa beasiswa bagi peserta didik, bantuan operasional, peningkatan kesejahteraan guru, hingga dukungan sarana dan prasarana.rn“Pemerintah daerah bisa memberikan biaya siswa, dana operasional, insentif guru, hingga bantuan sarana-prasarana. Apa yang dilakukan Ibu Wali Kota Semarang sudah sangat detail dan keberpihakannya nyata,” lanjutnya.rnJuliyatmono juga mendorong kolaborasi dengan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu pembiayaan siswa dan pengembangan sekolah swasta. Menurutnya, langkah ini penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang terampil, unggul, dan berkeadilan.rnIa turut menyinggung keputusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan kewajiban pemerintah dalam menjamin pembiayaan pendidikan sampai tingkat SMP. Dalam konteks tersebut, RUU Sisdiknas harus memastikan kesetaraan bagi seluruh penyelenggara pendidikan.rn“RUU Sisdiknas harus mencantumkan perlakuan yang sama antara negeri dan swasta. Semua harus mendapat kesempatan yang sama, termasuk gurunya sejahtera, dilindungi, dan sarana-prasarananya memadai,” tegasnya.rnIa optimistis perhatian pemerintah, termasuk Presiden Prabowo, terhadap sektor pendidikan akan memberikan lompatan besar dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.rn
Related Topics:
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...