Connect with us

Hukum

Kapolri Harap Desk Ketenagakerjaan Bisa Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Published

on

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi meluncurkan Desk Ketenagakerjaan, satuan kerja baru di bawah Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Bareskrim Polri. Desk ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan, sekaligus meningkatkan daya saing industri Indonesia di kancah global.

“Harapan kita ke depan dengan hubungan industrial yang baik, Indonesia memiliki daya saing yang kuat dalam menghadapi industri-industri di luar negeri,” ujar Kapolri dalam acara peluncuran di Lobby Utama Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

Kapolri menjelaskan bahwa hubungan industrial yang sehat tidak hanya berdampak positif bagi para pekerja, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini, menurutnya, sesuai dengan target Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

“Dan tentunya harapan kita ini juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang dijadikan target yang oleh Bapak Presiden di angka 8 persen. Kita harapkan desk tenaga kerja ini bisa memberikan manfaat untuk semuanya,” ucap Kapolri.

Desk Ketenagakerjaan dirancang sebagai ruang penyelesaian sengketa tenaga kerja yang sering terjadi di dunia industri. Jenderal Sigit menegaskan bahwa desk ini akan memberikan perlindungan bagi para buruh yang menghadapi permasalahan dengan perusahaan.

Advertisement

“Desk ini merupakan bentuk keberpihakan kami terhadap isu-isu ketenagakerjaan yang kerap muncul akibat dinamika global,” kata Kapolri.

Proses penyelesaian sengketa akan dilakukan secara bertahap, mulai dari laporan, gelar perkara, mediasi, hingga langkah penegakan hukum sebagai jalan terakhir.

“Ini memberikan saluran bagi tenaga kerja dan buruh untuk menyampaikan keluhan mereka,” imbuh Kapolri.

Peluncuran Desk Ketenagakerjaan juga menandai komitmen Polri untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, DPR, dan serikat pekerja. Acara peluncuran ini dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene, serta Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyambut baik inisiatif tersebut dan berharap desk ini dapat memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan membantu menyelesaikan permasalahan industri secara tuntas.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik2 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik2 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik2 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik2 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik2 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik2 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik2 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik2 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik2 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...