Connect with us

Hukum

Kapolri Harap Desk Ketenagakerjaan Bisa Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Published

on

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi meluncurkan Desk Ketenagakerjaan, satuan kerja baru di bawah Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Bareskrim Polri. Desk ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan, sekaligus meningkatkan daya saing industri Indonesia di kancah global.

“Harapan kita ke depan dengan hubungan industrial yang baik, Indonesia memiliki daya saing yang kuat dalam menghadapi industri-industri di luar negeri,” ujar Kapolri dalam acara peluncuran di Lobby Utama Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

Kapolri menjelaskan bahwa hubungan industrial yang sehat tidak hanya berdampak positif bagi para pekerja, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini, menurutnya, sesuai dengan target Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

“Dan tentunya harapan kita ini juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang dijadikan target yang oleh Bapak Presiden di angka 8 persen. Kita harapkan desk tenaga kerja ini bisa memberikan manfaat untuk semuanya,” ucap Kapolri.

Desk Ketenagakerjaan dirancang sebagai ruang penyelesaian sengketa tenaga kerja yang sering terjadi di dunia industri. Jenderal Sigit menegaskan bahwa desk ini akan memberikan perlindungan bagi para buruh yang menghadapi permasalahan dengan perusahaan.

Advertisement

“Desk ini merupakan bentuk keberpihakan kami terhadap isu-isu ketenagakerjaan yang kerap muncul akibat dinamika global,” kata Kapolri.

Proses penyelesaian sengketa akan dilakukan secara bertahap, mulai dari laporan, gelar perkara, mediasi, hingga langkah penegakan hukum sebagai jalan terakhir.

“Ini memberikan saluran bagi tenaga kerja dan buruh untuk menyampaikan keluhan mereka,” imbuh Kapolri.

Peluncuran Desk Ketenagakerjaan juga menandai komitmen Polri untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, DPR, dan serikat pekerja. Acara peluncuran ini dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene, serta Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyambut baik inisiatif tersebut dan berharap desk ini dapat memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan membantu menyelesaikan permasalahan industri secara tuntas.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...