Connect with us

Daerah

Karet Petani Dibeli Pemerintah, Warga Sumsel Mengaku Senang dengan Kebijakan Jokowi

Published

on

Muara Enim — Kebijaksanaan Presiden Joko WIdodo (Jokowi) terkait nasib petani karet di Sumatera Selatan (Sumsel) mendapat sambutan baik dari rakyat. Itu karena frustrasi petani karet dengan harga jual yang rendah telah mendapatkan solusi. Bukan hanya karet rakyat yang bisa tersalur dan terjual dengan harga layak, namun juga menjadi inovasi bagi pembangunan di Sumsel dan Indonesia pada umumnya dengan dipergunakannya karet petani sebagai bahan campuran aspal untuk pembangunan jalan. Aspal karet bisa menjadi produk unggulan dan dipakai untuk mengaspal jalan-jalan yang ada.

Asmidar petani karet asal Muara Enim yang selama ini menggantungkan hidupnya dari bertani karet mengaku sangat senang dengan solusi presiden. Baginya, rencana pemerintah melalui kementrian PUPR untuk membeli karet rakyat, jelas merupakan terobosan dari kebuntuan yang selama ini terjadi. “Saya juga baru tahu kalau karet bisa jadi campuran aspal. Ini benar-benar bagus. Jadi kalau aspal di depan rumah nantinya ternyata ada campuran karet, jangan-jangan itu karet dari kebun saya,” ujarnya sumringah saat dimintai komentar terkait kebijakan presiden membeli karet rakyat, di Muara Enim, Jum’at (30/11).

Asmidar berharap kebijakan itu didukung semua pihak termasuk pemerintah Muara Enim dan Pemprov Sumsel. Ia mengakui pemprov juga memiliki rencana yang bagus, yang sebenarnya juga merupakan solusi bagi pentani karet yaitu membangun pabrik yang bahan bakunya dari karet petani. “Kami berterimakasih atas semua solusi dan rencana itu, yang jelas intinya karet para petani di Sumsel ini ada yang beli dan harganya bagus,” demikian harapnya.

Sementara itu saat dimintai tanggapan atas rencana pembelian karet petani dan hubungannya dengan pemilihan presiden, aktivis kelompok diskusi demokrasi digital Sumsel Husnul Chotimah menyatakan, sah-sah saja program itu dikeluarkan dan bahkan dijalankan dengan segera. Menurutnya itu sama sekali bukan money politic karena tidak berkait langsung dengan vote buying atau beli suara. Kebijakan itu menurutnya berlaku umum, bisa saja yang dibeli karetnya itu malah pendukung lawan Jokowi. “Jadi kebijakan pemerintah itu sepanjang ditujukan untuk solusi atas kebuntuan rakyat justru bagus. Dan jika benar pada Januari atau Februari nanti petani karet di Sumsel itu dibeli, saya kira Jokowi akan mendapatkan berkah suara di pilpres dan itu wajar,” pungkasnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...