Connect with us

Daerah

Karet Petani Dibeli Pemerintah, Warga Sumsel Mengaku Senang dengan Kebijakan Jokowi

Published

on

Muara Enim — Kebijaksanaan Presiden Joko WIdodo (Jokowi) terkait nasib petani karet di Sumatera Selatan (Sumsel) mendapat sambutan baik dari rakyat. Itu karena frustrasi petani karet dengan harga jual yang rendah telah mendapatkan solusi. Bukan hanya karet rakyat yang bisa tersalur dan terjual dengan harga layak, namun juga menjadi inovasi bagi pembangunan di Sumsel dan Indonesia pada umumnya dengan dipergunakannya karet petani sebagai bahan campuran aspal untuk pembangunan jalan. Aspal karet bisa menjadi produk unggulan dan dipakai untuk mengaspal jalan-jalan yang ada.

Asmidar petani karet asal Muara Enim yang selama ini menggantungkan hidupnya dari bertani karet mengaku sangat senang dengan solusi presiden. Baginya, rencana pemerintah melalui kementrian PUPR untuk membeli karet rakyat, jelas merupakan terobosan dari kebuntuan yang selama ini terjadi. “Saya juga baru tahu kalau karet bisa jadi campuran aspal. Ini benar-benar bagus. Jadi kalau aspal di depan rumah nantinya ternyata ada campuran karet, jangan-jangan itu karet dari kebun saya,” ujarnya sumringah saat dimintai komentar terkait kebijakan presiden membeli karet rakyat, di Muara Enim, Jum’at (30/11).

Asmidar berharap kebijakan itu didukung semua pihak termasuk pemerintah Muara Enim dan Pemprov Sumsel. Ia mengakui pemprov juga memiliki rencana yang bagus, yang sebenarnya juga merupakan solusi bagi pentani karet yaitu membangun pabrik yang bahan bakunya dari karet petani. “Kami berterimakasih atas semua solusi dan rencana itu, yang jelas intinya karet para petani di Sumsel ini ada yang beli dan harganya bagus,” demikian harapnya.

Sementara itu saat dimintai tanggapan atas rencana pembelian karet petani dan hubungannya dengan pemilihan presiden, aktivis kelompok diskusi demokrasi digital Sumsel Husnul Chotimah menyatakan, sah-sah saja program itu dikeluarkan dan bahkan dijalankan dengan segera. Menurutnya itu sama sekali bukan money politic karena tidak berkait langsung dengan vote buying atau beli suara. Kebijakan itu menurutnya berlaku umum, bisa saja yang dibeli karetnya itu malah pendukung lawan Jokowi. “Jadi kebijakan pemerintah itu sepanjang ditujukan untuk solusi atas kebuntuan rakyat justru bagus. Dan jika benar pada Januari atau Februari nanti petani karet di Sumsel itu dibeli, saya kira Jokowi akan mendapatkan berkah suara di pilpres dan itu wajar,” pungkasnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...