Connect with us

Hukum

Kasus Perempuan dan Anak Kini Bisa Ditangani dengan Maksimal, Ini Target Wilayahnya Kerjanya

Published

on

Jakarta – Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO) berharap keberadaan direktorat baru ini dapat memperkuat advokasi dan asistensi dalam penanganan kasus-kasus hingga ke tingkat daerah. Harapan ini disampaikan oleh Direktur PPA-PPO Polri, Brigjen Desy Andriani, usai meluncurkan direktorat tersebut di Bareskrim Polri.

“Bagaimana ke depan kita bisa melihat kolaborasi. Tentunya di tingkat Mabes Polri, di Bareskrim Polri, Direktorat PPA-PPO ini juga akan memberikan fungsi advokasi dan asistensi hingga ke wilayah,” ujar Desy dalam acara peluncuran di Grand Ballroom The Tribrata, Jakarta Selatan, Selasa, 17 Desember 2024.

Desy menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah membahas rencana penempatan Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO di tingkat polda jajaran. Ia berharap pembentukan direktorat di polda-polda dapat terealisasi pada tahun mendatang.

“Kita pahami bahwa pembentukan Direktorat PPA-PPO di tingkat polda jajaran masih dalam tahap pembahasan. Harapannya, hal ini bisa segera terealisasi,” ungkap jenderal bintang satu tersebut.

Advertisement

Desy menekankan pentingnya pembentukan Direktorat PPA-PPO hingga ke tingkat daerah sebagai langkah strategis untuk mempercepat penanganan kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Meski demikian, ia mengakui bahwa proses ini membutuhkan koordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

“Kami akan berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) guna memberikan kemudahan dalam pelaporan dan penanganan kasus perempuan dan anak,” terang Desy, yang sebelumnya menjabat sebagai Psikolog Kepolisian Utama Tingkat II SSDM Polri.

Acara peluncuran ini juga dirangkaikan dengan diskusi bertajuk Gender Mainstreaming Insight: Equality in Action, Insight in Policy, yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi meluncurkan Direktorat PPA-PPO sebagai unit baru di Bareskrim Polri.

Dengan peluncuran ini, Polri berharap langkah konkret dapat segera dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta memberantas tindak pidana perdagangan orang di seluruh Indonesia.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...