Connect with us

Politik

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon Ingatkan Krisis Gaza di Forum Parlemen G20

Published

on

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon.
rnBadan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI berpartisipasi dalam Parliamentary Forum on LiFE (Lifestyle for Environment) di New Delhi, India, sebagai rangkaian dari P20 atau Parliamentary 20 yaitu forum Parlemen anggota G20, 12-14 Oktober 2023. Forum yang dibuka Ketua Parlemen India, Om Birla, itu dihadiri sejumlah para Ketua Parlemen G20 termasuk dari Indonesia.rnDalam forum G20, Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menyinggung ragam bencana alam yang berdampak terhadap lingkungan. Namun, ia juga mengingatkan bencana yang terjadi lantaran ulah manusia seperti masih adanya krisis Palestina. Hal itu disampaikan Fadli, di Jakarta, Jumat (13/10/2023).rn”Kita tidak boleh melupakan bencana akibat ulah manusia yang juga menimbulkan dampak besar terhadap kemanusiaan dan menghambat upaya pencapaian SDGs. Tidak akan ada perdamaian dunia sampai semua orang hidup dalam damai,” tandas Fadli yang juga Wakil Presiden Liga Parlemen Untuk Palestina ini.rnDi hadapan para Delegasi Parlemen G-20, Fadli pun mengkritik keras atas respon masyarakat global yang tidak obyektif terkait situasi terkini di Jalur Gaza. Fadli menyayangkan, konflik yang tengah terjadi di Jalur Gaza adalah akibat diamnya komunitas internasional dan PBB atas berbagai penindasan yang terus menerus dilakukan oleh Israel.rn”Dunia harus mengakhiri standar ganda dan kemunafikan dalam menilai konflik di Palestina. Di belahan dunia lain, mereka yang memperjuangkan kebebasan di negerinya sendiri disebut pejuang kemerdekaan, sementara di Palestina mereka yang tengah memperjuangkan tanah airnya dan keadilan, dunia mencapnya sebagai teroris. Ini jelas tidak adil,” tegas Fadli.rnFadli menyerukan dunia untuk mendesak Israel agar mengakhiri pendudukan dan blokadenya atas Jalur Gaza. Mengingat, situasi semakin parah saat ini ketika Israel memutus aliran listrik, air, dan semua akses penting bagi rakyat Gaza termasuk untuk rumah sakit yang didalamnya terdapat banyak bayi-bayi di inkubator.rn”Ini memang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini harus dihentikan.  Akses kemanusiaan yang aman harus segera diprioritaskan dan tanpa penundaan,” pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra yang juga Anggota Komisi I DPR RI tersebut.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...