Connect with us

Daerah

Khawatir Kasus Impor di Cirebon, Kang Emil Minta Tingkatkan Rasio Tes PCR

Published

on

KOTA CIREBON – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar (Gugus Tugas) Jabar Ridwan Kamil menggelar rapat bersama Gugus Tugas Kabupaten dan Kota Cirebon di Hotel Prima, Kota Cirebon, Rabu (5/8/2020). 

Kepada Gugus Tugas di wilayah Cirebon, Kang Emil meminta agar mereka meningkatkan rasio pengetesan melalui uji usap (swab test) metode Polymerase Chain Reaction (PCR).

“Pengetesan swab terus ditingkatkan untuk mengejar minimal satu persen dari jumlah penduduk,” kata Kang Emil.

Kang Emil menjelaskan, pengetesan dengan pengujian PCR harus dilakukan kepada minimal 20 orang dari anggota keluarga terdekat atau kontak erat dalam satu kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Hal itu bertujuan agar pembuatan peta sebaran dan penanggulangan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 bisa optimal.

“Nah, rasio (pengetesan 20 kontak erat) itu masih belum dilakukan. Dalam satu kasus hanya dua atau tiga (orang) yang dites keluarga terdekatnya, padahal menurut teorinya harus 20 (orang) minimal,” tutur Kang Emil.

Advertisement

Dirinya pun mengimbau warga Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan (Ciayumajakuning) khususnya di Cirebon untuk menghindari perjalanan atau bepergian ke daerah dengan status Zona Merah.

“Saat bepergian harus hati-hati, karena banyak kasus impor masuk ke Cirebon setelah perjalanan atau bepergian dari Zona Merah,” ucap Kang Emil.

Selain itu, Kang Emil menjelaskan bahwa kegiatan belajar mengajar di sekolah secara tatap muka sudah bisa dilakukan di kecamatan atau kelurahan berstatus Zona Hijau dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat.

Protokol yang dimaksud antara lain pembatasan hingga 50 persen dari jumlah kapasitas murid dalam satu kelas dan pembagian jadwal murid masuk sekolah Senin-Selasa-Rabu dan Kamis-Jumat-Sabtu.

“Kami izinkan (sekolah dibuka) tapi tetap dengan kewaspadaan. Dimulai dari SMA/SMK/MA dulu baru kemudian SMP, SD, dan seterusnya,” ujar Kang Emil.

Advertisement

Terkait penanggulangan COVID-19 di Jabar, Kang Emil mengatakan bahwa penyebaran masih dalam kategori terkendali, termasuk karena tidak adanya kabupaten/kota yang berstatus Zona Merah sesuai standar pusat.

Untuk itu, lanjut Kang Emil, Jabar secara perlahan kembali membuka kegiatan ekonomi dengan tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan. Salah satu sektor ekonomi yang bisa dikembangkan di masa pandemi ini adalah sektor pertanian berbasis teknologi.

“Kita juga titip di masa depan pasca-COVID-19, khusus Kabupaten Cirebon, harus fokus pada pertanian. Karena ternyata pertanian ini paling tangguh terhadap (pandemi) COVID-19, tapi pertanian yang 4.0,” tutur Kang Emil.

Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis dalam laporannya mengatakan, hingga Selasa 4 Agustus 2020, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Cirebon berjumlah 37 orang, terdiri dari empat orang bergejala dan 33 orang tidak bergejala.

Dari jumlah tersebut, sebanyak enam orang melakukan isolasi di rumah sakit. Sementara 27 orang dinyatakan sembuh dan empat orang meninggal dunia.

Advertisement

Nashrudin pun menjelaskan, rata-rata kasus terkonfirmasi adalah mereka yang saat dilakukan tes swab telah bepergian ke luar kota yang menjadi pusat penyebaran COVID-19.

“Kami sengaja melakukan swab ini karena apabila kita lebih banyak melakukan swab maka kita akan mudah melakukan pemetaan persebarannya,” kata Nashrudin.

Sementara itu, Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan, rata-rata kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yang terjadi di daerahnya merupakan kasus impor.

“Kalau kita lihat orang yang terpapar (COVID-19) di Kabupaten Cirebon ini orang Cirebon yang domisilinya di Jakarta dan Tangerang. Mereka ditangani di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati,” kata Imron. (Pun)

               

http://platform.twitter.com/widgets.js(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5&appId=199167570421543”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));rn(red/kp)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...