Connect with us

Internasional

KJRI Jeddah Lakukan Pencatatan WNI Tak Berdokumen Resmi

Published

on

Kabarpolitik.com – Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah bersama Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) melaksanakan program pelayanan pencatatan WNI yang tidak memiliki dokumen resmi.

“Proyek ini merupakan bagian dari upaya kita untuk melengkapi identitas diri dari anak-anak kita. Bagaimana mungkin mereka mampu melanjutkan studi ke depan kalau datanya tidak beres,” kata KJRI Jeddah, Kamis.

Program yang berlangsung pada 21-28 Februari 2023 ini mencatat 303 WNI yang terdiri dari siswa Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ) dan Sekolah Indonesia Makkah (SIM), beserta keluarganya.

“Mereka terlahir dari orang tua Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menetap dan bekerja di Arab Saudi, tetapi tidak memiliki dokumen resmi,” kata Pelaksana Fungsi Konsuler KJRI Jeddah Neni Kurniati.

Program tersebut berhasil menerbitkan 270 Nomor Induk Tunggal (NIT) yang 126 di antaranya merupakan siswa SIJ dan SIM.

Advertisement

Para siswa tersebut, lanjut Neni, mengalami kendala melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi lantaran belum memiliki NIT.

Neni mengatakan KJRI Jeddah juga mengamati fenomena perbedaan data dokumen setelah verifikasi lapangan.

“Mulai dari surat kenal lahir yang dikeluarkan oleh catatan sipil Arab Saudi, kartu keluarga, ijazah dan bahkan paspor yang akhirnya mempengaruhi data anak pada sistem Data Pokok Pendidikan atau Dapodik,” kata Neni.

Untuk mendapatkan database yang baik dan seragam, harus mengoreksi dan mensinkronisasi Surat Kenal Lahir (SKL), Kartu Keluarga (KK), Paspor, Ijazah dan identitas diri lainnya.

KJRI Jeddah terus menempuh berbagai program terobosan untuk memberikan perlindungan maksimum kepada WNI di wilayah kerjanya, termasuk anak usia sekolah yang terlahir dari orang tua yang tidak memiliki dokumen resmi.

Advertisement

Di antara program terobosan itu adalah bekerja sama dengan berbagai universitas negeri dan swasta untuk membuka akses beasiswa ke perguruan tinggi untuk ulusan SIJ dan SIM, penerbitan paspor bagi siswa tak berdokumen, dan yang terkini menerbitkan NIT.

Penyerahan NIT kepada siswa SIJ dan SIM dilakukan secara simbolis oleh Konjen RI Jeddah Eko Hartono yang juga disaksikan Ditjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, Suwandi.

rn
(jp)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...