Connect with us

Politik

Konsepindo: Besar Kemungkinan Gugatan Prabowo-Sandi Akan Ditolak MK

Published

on

Kabarpolitik.com, Bengkulu — Gugatan yang diajukan Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi hingga kini masih dalam proses persidangan.

Mengamati dinamika persidangan MK, Direktur Utama Konsep Indonesia (Konsepindo) Research and Consulting Veri Muhlis Arifuzzaman, menilai besar kemungkinan gugatan kubu 02 akan ditolak oleh MK.

Menurutnya tim 02 gagal meyakinkan para hakim mahkamah dan juga publik mengenai kecurangan terstruktur sistematis dan massif sebagaimana diopinikan selama ini. Bahkan Veri menangkap ada kesan argumen dibangun tanpa bukti otentik yang meyakinkan.

“Kalau melihat perdebatan di persidangan kita tidak melihat bukti kecurangan itu. Para penggugat gagal meyakinkan dimana curangnya. Mana kecurangan terstruktur, mana kecurangan sistematis dan dimana massifnya,” ujar Veri saat dihubungi di Bengkulu, Kamis (21/6/2019).

Ditanya perihal tidak mundurnya cawapres Ma’ruf Amin dari posisinya sebagai dewan syari’ah, Veri menilai itu bukanlah pelanggaran perselisihan hasil pemilihan umum.

Advertisement

Kalaupun harus digugat, kata Veri, ranahnya seharusnya di pengadilan tata usaha negara. Hal itu pun tidak akan membuat kubu O1 digugurkan apalagi sampai ditetapkan berbalik.

“Aneh saja, yang dipilih rakyat siapa, yang ditetapkan siapa. Itu tidak ada presedennya. Kalau itu terjadi, maka sama saja suara rakyat dikalahkan oleh suara segelintir orang,” jelasnya.

Kata Veri, dalam laporan terhadap KH Ma`ruf Amin tidak ada perselisihan atas hasil pemilihan umum. Persoalan persyaratan pencalonan harusnya selesai sebelum pencoblosan.

Veri menyampaikan posisi Kiai Ma’ruf sebagai pengawas syari’ah adalah karena kapasitas keahliannya di bidang ilmu syari’ah sehingga ia diminta menjadi ahli yang memberikan masukan dan pengamatan atas jalannya konsep syariah di bank-bank itu.

“Jadi memang wajar pengakuan Kiai Ma’ruf kalau dirinya bukan karyawan atau pejabat. Posisi yang dipersoalkan itu kan sebagai dewan pengawas syari’ah di dua bank,” katanya.

Advertisement

Kalau Kiai Ma`ruf karyawan atau pejabat, Veri pun beryanya apakah mungkin bekerja di dua bank berbeda yang bersaing secara bisnis. Dan yang lebih penting, apakah karena posisi sebagai ahli syari’ah di dua bank itu menyebabkan suaranya menang?

“Jadi intinya jangan sampai suara rakyat yang sudah ditunaikan di pemilu wajib dihormati,” tuntas Veri.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...