Connect with us

Politik

Mamat Rachmat: Ketahanan Keluarga adalah Benteng Pertama dalam Masyarakat

Published

on

BANDUNG (17 April): Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Mamat Rachmat menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Babakan Tarogong, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Kamis (17/4/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Mamat Rachmat menekankan pentingnya peran keluarga dalam membangun masyarakat yang kuat dan sejahtera. Ia menyampaikan bahwa Perda No. 9 Tahun 2014 merupakan respons atas kebutuhan konkret di tengah masyarakat, dan disusun dengan mengacu pada sejumlah regulasi nasional seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

“Ketahanan keluarga bukan hanya tentang ekonomi, tapi juga tentang membangun keharmonisan, kemandirian, dan kesejahteraan lahir batin. Jika keluarga kuat, masyarakat pasti lebih kokoh menghadapi tantangan zaman,” ujar Mamat yang juga Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Jawa Barat.

Ia menegaskan bahwa Perda ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan berbagai program pemerintah yang sudah berjalan, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), serta inisiatif pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Seluruh kebijakan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memperkuat fondasi keluarga dari berbagai aspek baik sosial, ekonomi, maupun psikologis.

Mamat juga menggarisbawahi pentingnya ketahanan keluarga dalam menjaga stabilitas sosial. Ia menyampaikan bahwa keluarga yang lemah akan lebih mudah terjerumus dalam persoalan sosial yang kompleks.

Advertisement

“Keluarga yang rentan akan lebih mudah terprovokasi atau terjerumus dalam persoalan sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga dan pengabaian terhadap anak,” ujarnya.

Ia menambahkan, Perda ini hadir untuk menjamin perlindungan menyeluruh dalam rumah tangga, dan menjadi landasan kuat agar masyarakat tak hanya bertahan, tapi juga tumbuh dalam nilai.

Sebagai anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Mamat Rachmat juga menyampaikan bahwa Perda ini memiliki keterkaitan erat dengan agenda pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Ia pun mengajak masyarakat untuk memanfaatkan berbagai layanan perlindungan dan pemberdayaan yang telah disediakan oleh pemerintah.

(VC/WH/AS)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...