Connect with us

Nasional

Menhan RI Dampingi Presiden Prabowo Terima Kunjungan Kenegaraan Presiden Belarus

Published

on

Menhan RI Dampingi Presiden Prabowo Terima Kunjungan Kenegaraan Presiden Belarus

Jakarta – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Republik Belarus Aleksandr Lukashenko di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Belarus, yang ditandai dengan peluncuran Peta Jalan Penguatan Kerja Sama Indonesia–Belarus 2026–2030 sebagai arah pengembangan kemitraan strategis kedua negara selama lima tahun ke depan.

Dalam pertemuan bilateral, Presiden Prabowo dan Presiden Lukashenko membahas berbagai peluang kerja sama yang saling menguntungkan di sejumlah sektor strategis. Kedua pemimpin sepakat mendorong penguatan kolaborasi di bidang ketahanan pangan melalui pengembangan pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta industri alat berat. Selain itu, pembahasan juga mencakup peningkatan kerja sama perdagangan, investasi, industri manufaktur, teknologi, pengembangan sumber daya manusia, hingga pertukaran pendidikan dan kebudayaan sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan kedua negara.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Belarus merupakan mitra penting Indonesia di kawasan Eurasia. Peluncuran Peta Jalan Penguatan Kerja Sama Indonesia–Belarus 2026–2030 mencerminkan komitmen kedua negara untuk membangun kerja sama yang lebih terarah, konkret, dan berorientasi pada hasil, sekaligus memperluas peluang kemitraan di berbagai bidang strategis yang memberikan manfaat bagi kedua negara.

Kehadiran Menhan RI dalam rangkaian kunjungan kenegaraan tersebut merupakan bagian dari dukungan Kementerian Pertahanan terhadap diplomasi pemerintah dalam memperkuat hubungan dengan negara-negara sahabat. Sinergi antarkementerian dan lembaga diharapkan mampu mengoptimalkan implementasi berbagai kesepakatan yang telah dicapai, sekaligus mendukung kepentingan nasional Indonesia serta menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan maupun dunia. (Biro Infohan Setjen Kemhan)

Sumber Dokumentasi : BPMI Setpres

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...