Connect with us

Politik

Menko Airlangga: Dukungan Fintech dalam Menyukseskan Program Kartu Prakerja

Published

on

Kabarpolitik.com – Keberadaan pandemi Covid-19 juga telah memperlihatkan bahwa digitalisasi merupakan keniscayaan yang mendorong Pemerintah, otoritas, pelaku usaha, dan masyarakat untuk dapat adaptif dalam merespon berbagai perubahan sehingga dapat mengoptimalkan potensi inovasi teknologi dan penciptaan nilai tambah.

Penggunaan teknologi digital pun terus meningkat, didorong oleh tren pergeseran perilaku masyarakat dan perubahan model bisnis.

Pada tahun 2021, nilai ekonomi digital diprediksi mencapai USD 70 miliar atau tumbuh 49% (yoy), dari nilai tahun lalu sebesar USD 47 miliar.

Salah satu sektor ekonomi digital yang berkembang pesat dan sangat dinamis adalah sektor Teknologi Keuangan (Fintech).

Fintech, sebagai enabler aktivitas ekonomi digital, telah menghadirkan beragam layanan, mulai dari pinjaman (lending), urun dana (equity crowdfunding), pembayaran (payment), sampai ke inovasi keuangan digital lainnya.

Advertisement

DANA Indonesia merupakan salah satu perusahaan Fintech yang bergerak di bidang pembayaran dan turut serta menyukseskan program strategis Pemerintah, seperti Program Kartu Prakerja.

Program Kartu Prakerja merupakan inovasi program Pemerintah dalam memberikan bantuan pelatihan dan insentif yang sepenuhnya digital, mulai dari treasury perbendaharaan negara sampai ke e-wallet penerima bantuan.

“Selain itu, terdapat aspek bantuan sosial dalam Program Kartu Prakerja, dengan mensyaratkan partisipasi aktif dari mereka yang ingin bergabung. Peminatnya harus mendaftarkan diri, mengikuti proses seleksi, dan menyelesaikan pelatihan, baru mereka bisa menerima dana bantuan sosial,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada acara webinar Dana Talk yang bertajuk “Sinergi dalam Bantuan Sosial” yang dilakukan secara virtual, Senin (15/11).

Pendaftar Program Kartu Prakerja saat ini telah mencapai lebih dari 77 Juta orang. Dari 22 gelombang pendaftaran yang dibuka, telah ditetapkan sebanyak 11,4 juta orang penerima Kartu Prakerja dari 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia.

“Para penerima Kartu Prakerja ini memperoleh bantuannya secara langsung melalui rekening atau e-wallet yang disediakan oleh Mitra Pembayaran Kartu Prakerja, tanpa perantara ataupun biaya tambahan. Dari data diketahui bahwa 93% Penerima Kartu Prakerja memilih e-wallet untuk penyaluran insentifnya, sisanya menggunakan rekening bank,” ungkap Menko Airlangga.

Advertisement

Selain meningkatkan kompetensi untuk bekerja dan berwirausaha bagi penerimanya, Kartu Prakerja juga mengakselerasi inklusi keuangan, di mana sebanyak 27% Penerima yang sebelumnya tidak mempunyai rekening/e-wallet, kini setelah mengikuti program Kartu Prakerja telah memiliki rekening/e-wallet.

“Dengan capaian yang dihasilkan program Kartu Prakerja, Pemerintah akan terus melanjutkan program ini di tahun 2022. Oleh karenanya, berbagai capaian, tata kelola dan akuntabilitas program ini perlu dijaga dan ditingkatkan, dengan dukungan dari seluruh stakeholders dalam ekosistem Kartu Prakerja,” tegasnya.

Sebagai salah satu mitra resmi pembayaran dalam ekosistem Kartu Prakerja, DANA Indonesia diharapkan dapat terus mendorong literasi keuangan digital masyarakat, serta para Penerima Kartu Prakerja yang selalu berbeda setiap tahunnya.

Selain itu, sebagai perusahaan Fintech, diharapkan DANA Indonesia juga dapat membantu Pemerintah dalam mengedukasi dan meningkatkan kemampuan digital di tanah air, guna mempercepat proses transformasi digital.

“Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama memperkuat sinergi lintas sektor dan lintas stakeholders, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi digital ke depan untuk Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh,” pungkas Menko Airlangga.

Advertisement

Turut hadir dalam acara tersebut Asisten Gubernur Bank Indonesia – Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Fillianingsih Hendarta, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari, Wakil Direktur Utama Bank Negara Indonesia Adi Sulystiowati, dan Chief Executive Officer DANA Vince Iswara.

.

rn(GI/KP/fid)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...