Connect with us

Politik

Menko Airlangga: Pemerintah Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Lapangan Kerja di Indonesia

Published

on

Kabarpolitik.com – Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam menyediakan pekerja berkualitas menengah (middle-class jobs) untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Kementerian Koordinator Perekonomian melakukan beberapa langkah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas lapangan kerja di Indonesia, terutama di tengah pandemi Covid-19.

“Pemerintah memahami di tengah kondisi pandemi Covid-19, dibutuhkan pasar tenaga kerja yang fleksibel dan tenaga kerja yang adaptif, tenaga kerja ini dapat diciptakan melalui pelatihan,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (30/6).

Untuk melindungi pekerjanya yang terdampak pandemi, Pemerintah memaksimalkan asuransi melalui BPJamsostek.

Dengan BPJamsostek, pekerja yang tidak dapat melanjutkan pekerjaannya akan mendapatkan bantuan finansial, bantuan pelatihan dan akses ke pasar tenaga kerja.

Advertisement

Kemudian, Pemerintah juga menginisiasi Omnibus Law untuk menarik investasi sehingga lapangan kerja dapat tercipta di Indonesia.

Tak ketinggalan, program Kartu Prakerja menjadi andalan pemerintah untuk membantu masyarakat meningkatkan skill mereka.

“Pada awalnya, Kartu Prakerja ini diinisiasi untuk me-retraining dan reskilling pekerja agar dapat pekerjaan yang lebih baik, namun di tengah pandemi, Kartu Prakerja dijadikan salah satu jaring pengaman sosial, dan tetap memberi retraining dan reskilling,” jelas Airlangga.

Hingga saat ini, pendaftar Kartu Prakerja mencapai 65 juta orang, meski yang diterima hanya 8,3 juta orang. Kebanyakan, mereka memanfaatkan benefit finansial dan pelatihan untuk membuka usaha baru.

“Mereka pun memanfaatkan fasilitas KUR dengan plafon Rp 10 hingga Rp 500 juta,” jelasnya.

Advertisement

Lebih lanjut, Pemerintah juga melakukan reformasi sekolah vokasi dengan menerapkan link and match serta meluncurkan program Merdeka Belajar.

Untuk jangka panjang, Pemerintah akan berfokus pada penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dan inklusif serta melindungi tenaga kerja secara menyeluruh.

.

rn(GI/KP/fid)rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...