Menlu RI: ASEAN Sebagai Convening Power

Vientiane, Kabarpolitik.com – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN selalu menjadi ajang strategis untuk berbagi pandangan antara negara-negara anggota ASEAN dan juga mitranya dalam menghadapi tantangan kawasan dan global.

Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi, di sela KTT Ke-44 dan Ke-45 ASEAN yang tengah digelar di National Convention Centre (NCC), Vientiane, Laos, menegaskan peran penting ASEAN sebagai “convening power” atau kekuatan yang mampu mengundang semua pihak untuk duduk dan berbicara bersama, terlepas dari adanya perbedaan.

“Jadi ketemu, berdiskusi, meskipun ada perbedaan. Tapi selama kita masih bisa berbicara, itu masih lebih baik daripada sudah tidak berbicara. Karena kalau sudah tidak berbicara, yang menjadi pilihan adalah penggunaan kekerasan,” ujar Retno dalam keterangan persnya di Vientiane, Rabu (09/10/2024).

Menurut Retno, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), yang diinisiasi Indonesia, menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam KTT ASEAN kali ini. Sejauh ini, Indonesia terus menekankan pentingnya pendekatan “walk the talk” dalam menjalankan konsep AOIP. Hasilnya, AOIP yang awalnya berupa konsep politik, kini memiliki beberapa turunan penting.

“Pada saat ada satu konsep, harus ada turunannya. Supaya manfaatnya dirasakan oleh masyarakat,” tegas Retno.

Terkait turunan AOIP, Retno menerangkan bahwa Indonesia membawa sejumlah inisiatif konkret, termasuk penyelenggaraan ASEAN Indo-Pacific Forum dan peluncuran ASEAN Indo-Pacific Business Network, yang akan memperkuat jejaring bisnis di kawasan. Bahkan, dalam KTT ini akan ada Deklarasi AOIP, yang akan menjadikan AOIP sebagai rujukan di masa depan ASEAN. Deklarasi ini disebut ASEAN Leaders’ Declaration on the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific for the Future-Ready ASEAN and ASEAN-Centered Regional Architecture.

“Jadi kita sudah siapkan dari sebuah konsep politik Outlook, kemudian menjadi forum yang reguler, yang diturunkan ke bisnisnya. Bahkan sekarang kita sudah taruh AOIP ini untuk menjadi landasan kerja ASEAN di masa mendatang. Nah itu sebenarnya yang paling utama yang ingin disampaikan Indonesia di dalam pertemuan ini dan semua negara anggota mendukung inisiatif-inisiatif Indonesia ini,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Retno, Indonesia juga menaruh perhatian serius terkait kekhawatiran peningkatan kejahatan transnasional, online scamming, dan judi online di seluruh wilayah Asia Tenggara, terutama di Myanmar.

“Jadi Myanmar yang tidak stabil menyebabkan banyaknya aktivitas yang terkait dengan kriminal yang sifatnya lintas batas. Oleh karena itu, kerjasama di antara negara-negara ASEAN perlu diperkuat,” ungkapnya.

Retno menuturkan, para pemimpin ASEAN sepakat bahwa situasi di Myanmar semakin memburuk dan belum menunjukkan perbaikan. Untuk itu, dalam pertemuan terbaru, ASEAN memutuskan untuk tetap menjadikan Five Point Consensus sebagai acuan utama untuk menangani situasi tersebut.

“Mengenai Myanmar sendiri, semua negara anggota ASEAN melihat dan menilai bahwa situasi di Myanmar tidak semakin membaik, tetapi semakin memburuk. Dan dalam diskusi, disepakati kita terus berusaha untuk mendorong five point of consensus masih terus menjadi rujukan,” terangnya.

Lebih lanjut mengenai partisipasi Myanmar dalam KTT ASEAN, Menlu Retno menyampaikan bahwa sebagaimana diputuskan oleh para pemimpin ASEAN sebelumnya, pada KTT ini keputusan tersebut masih diterapkan. Dalam hal ini, Myanmar tidak akan diwakili pejabat politis, tetapi pejabat teknis seperti Sekretaris Jenderal Kemlu, yang tidak memiliki kapasitas politis dalam pengambilan keputusan. Sehingga, perwakilan Myanmar tidak diperbolehkan memblokir proses pengambilan keputusan dalam KTT.

“Kenapa dibikin aturan itu? Agar situasi di Myanmar ini tidak menghambat kerja ASEAN secara keseluruhan. Maka ada pasal mengenai masalah itu,” ujarnya.

Lebih jauh, Retno menyampaikan bahwa Indonesia dan Malaysia dalam KTT ASEAN kali ini juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk untuk isu-isu seperti Laut China Selatan dan Palestina.

“Mengenai Laut China Selatan, rujukannya masih sama, yaitu mengenai masalah UNCLOS 1982,” terangnya.

Melalui berbagai tantangan ini, tutur Retno, ASEAN tetap berusaha mempertahankan relevansinya di panggung internasional dengan menegaskan perannya sebagai platform dialog dan kerja sama yang inklusif.

Dalam kesempatan ini, Menlu Retno menyampaikan bahwa dokumen yang disepakati di KTT secara keseluruhan diindikasikan berjumlah 92 dokumen.

“Namun, sampai saat ini masih dinegosiasikan yang untuk EAS Joint Statement. Itu selalu menjadi yang paling kompleks, paling challenging,” ungkapnya.

Hingga kini, tutur Retno, perwakilan tetap Indonesia di ASEAN masih terus melakukan negosiasi. Adapun salah satu hasil kesepakatan dalam rangkaian KTT ini adalah meningkatnya status kemitraan ASEAN – Korea Selatan menjadi Comprehensive Strategic Partnership.

“Selain itu, Luksemburg juga akan mengaksesi Treaty of Amity and Cooperation. Luksemburg akan menjadi negara ke-55 yang mengaksesi Treaty of Amity ASEAN,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, penyelenggaraan KTT Ke-44 dan Ke-45 ASEAN di Laos berlangsung sejak tanggal 9 hingga 11 Oktober 2024. Adapun delegasi Indonesia pada KTT tersebut dipimpin oleh Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin. (EP/RJP-rls)