Connect with us

Politik

Muhammad Hatta: Dukungan Pendanaan Negara Berpotensi Kembangkan Desa Wisata

Published

8 bulan ago

on

rnAnggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta menilai potensi desa wisata di Indonesia merupakan kekuatan besar dalam mendatangkan devisa negara. Menurutnya, dengan adanya desa wisata yang berkembang, maka diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi signifikan, yang tidak hanya bagi masyarakat setempat tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, ia mendorong pemerintah agar hadir secara nyata dalam memberikan dukungan pendanaan dan kebijakan afirmatif bagi pengembangan desa wisata.rn“Potensi desa wisata itu kekuatan devisa. Negara ini harus paham, sebuah desa yang sudah maju dalam hal wisata bisa menghasilkan devisa yang luar biasa. Seperti di dapil saya, di Ponggo, Klaten, satu desa bisa menghasilkan Rp12 miliar. Bayangkan kalau desa-desa lain juga seperti itu, luar biasa,” ujar Mohamad Hatta di sela kunjungan kerja Tim Panja Standarisasi Desa Wisata Komisi VII DPR RI di Desa Wisata Wanurejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat (7/11/2025).rnHatta menjelaskan, apabila potensi desa wisata di seluruh Indonesia dapat dikembangkan secara maksimal, maka dampaknya terhadap perekonomian nasional akan sangat signifikan. “Kalau itu bisa dilakukan di 80 ribu desa di Indonesia, devisanya luar biasa. Negara harus hadir membantu desa-desa yang potensinya bagus tapi secara finansial masih lemah,” jelasnya.rnSebagai langkah konkret, Legislator dari Fraksi PAN ini mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan anggaran khusus melalui APBN, misalnya sebesar Rp1 miliar per desa untuk desa-desa yang memiliki potensi wisata tinggi. Ia menilai, dengan adanya dukungan tersebut, masyarakat desa akan semakin kreatif dan mampu meningkatkan pendapatan melalui sektor pariwisata, ekonomi kreatif, serta pelestarian budaya lokal.rnLebih lanjut, Hatta menyoroti kendala utama yang kerap dihadapi desa wisata, yaitu keterbatasan dana pembangunan. “Problemnya cuma penganggaran. Karena di desa kan rata-rata hanya punya Rp1 miliar dari APBDes, sedangkan kebutuhan infrastrukturnya besar. Kalau negara bisa bantu khusus sektor wisatanya, itu luar biasa, bisa bikin desa ter-upgrade dan mandiri,” tegasnya.rnSelain mendorong dukungan anggaran, Hatta juga menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam membangun ekosistem pariwisata desa yang berkelanjutan. Ia menilai, kemajuan desa wisata akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).rn“Kalau desa wisata maju, industri UMKM-nya pasti ikut maju. Dampak sosial dan ekonomi pasti terasa, bahkan bisa ada bagi hasil untuk masyarakat. Itu dampak positif dari kemajuan desa wisata,” jelasnya.rnDalam kesempatan tersebut, Hatta juga mengapresiasi keindahan panorama Desa Wanurejo yang menawarkan pemandangan megah Candi Borobudur dari ketinggian. “Saya kira balkon di sini menarik banget. Dari sini bisa melihat Borobudur dengan sangat indah. Ini aset luar biasa untuk Jawa Tengah,” tuturnya.rnKunjungan kerja Tim Panja Standarisasi Desa Wisata Komisi VII DPR RI ini merupakan bagian dari upaya DPR untuk mendorong penataan dan penguatan desa wisata sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Melalui kegiatan ini, Komisi VII DPR RI berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan potensi wisata di tingkat desa, guna mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.rn
Related Topics:
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...