Connect with us

Daerah

Mustofa Widjaja Dorong Pemerintah Kepri Kaji Ulang Kebijakan Fingerprint Salat Subuh Untuk Pejabat Pemerintahan

Published

on

Batam – Beberapa hari terakhir pemberitaan diramaikan dengan kebijakan absen sidik jari (fingerprint) salat subuh berjamaah khusus bagi pejabat setingkat eselon dua yang beragama Islam di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) oleh Gubernur Nurdin Basirun.

Kebijakan tersebut melahirkan pro dan kontra dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan, argumentasi dukungan menganggap kebijakan tersebut mendorong para pejabat untuk meningkatkan ketakwaan dan mampu menjadi tauladan di masyarakat. Sedangkan yang kontra menganggap salat subuh sebagai kebutuhan pribadi dan hubungan dengan Sang Pencipta tak harus diabsen dengan sidik jari.

Merespon hal tersebut, Tokoh Kepri, Mustofa Widjaja menila aturan Pemprov Kepri tersebut berlebihan. Meskipun tujuannya baik, kebijakan absen sidik jari itu disebutnya tak diperlukan. Tujuan dari kebijakan tersebut sangat baik, akan tetapi dalam konteks kebijakan negara hal tersebut agak berlebihan dan memaksakan kehendak.

“Pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan, saya sangat sepakat dengan gerakan salat subuh berjamaah. Namun jika dijadikan kebijakan negara, saya rasa keliru. Sudah banyak kepala daerah yang melakukannya semisal Jawa Barat, namun tanpa absen sidik jari. Apalagi kalau hanya di fokuskan pada mesjid tempat salat Gubernur, akhirnya tujuan untuk meramaikan mesjid-mesjid yang digawangi para pemimpin tak terwujud,” jelas Mustofa Widjaja saat dimintai komentar di Batam pada Selasa (5/3/2019).

Calon Anggota DPD RI Dapil Kepri tersebut menambah gerakan salat subuh berjamaah seyogyanya dicontohkan oleh para pemimpin, namun jangan sampai terkesan memaksakan kehendak yang akhirnya esensi kebijakannya hilang. Karena tugas utama para pejabat secara kenegaraan adalah memberikan pelayanan pada masyarakat. “Besar harapan untuk pemerintah mengkaji ulang kebijakan ini, dan mari kita ramaikan mesjid tanpa harus ada absen sidik jarinya,” tutup Mantan Ketua BP Batam tersebut.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik2 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik2 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik2 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik2 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik2 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik2 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik2 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik2 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik2 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik2 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...