Mustofa Widjaja: Pemerintah Harus Tegakkan Kepastian dan Kebebasan Pers di Indonesia

Batam – Hari Pers Nasional (HPN) diselenggarakan untuk merayakan hari jadi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 5 pada tahun 1985. Selain itu dewan pers kemudian menetapkan hari pers nasional dilaksanakan setiap tahunnya secara bergantian di ibu kota provinsi se-indonesia.

Pada peringatan HPN tahun 2019 acara puncak diselenggarakan di Surabaya Jawa Timur. Semua elemen bangsa ikut serta dalam perayaan tersebut, rangkaian acara diisi dengan beragam penghargaan yang diberikan pada pejabat negara, pelaku pers, serta masyarakat. Dalam perayaan tahun ini, dunia pers Indonesia memfokuskan perhatiaan pada hoax dan kepastian hukum pelaku pers.

Merespon hal tersebut, Tokoh Kepri, Mustofa Widjaja berharap semua pihak mampu menjaga iklim pers dalam era demokrasi dengan menjamin kebebasan pers dan kepastian hukum. Kebebasan pers penting dalam menjamin kualitas informasi yang sampai pada masyarakat sesuai dengan kenyataannya dan tidak terintervensi apapun. Selanjutnya kepastian hukum agar mereka tetap bisa menjadi corong informasi rakyat.

“Selamat Hari Pers Nasional untuk semua insan dunia pers, teruslah sampaikan informasi berkualitas kepada masyarakat sebagai upaya check and balances demokrasi kita. Serta pemerintah harus berkomitmen untuk mengimplemntasikan Undang-Undang pers sepenuhnya baik kebebasan dan jaminan hukum. Pemberian remisi bagi penjahat pers di Bali harus dievaluasi pemerintah, karena hal tersebut merusak ritme reformasi dan kebebasan pers kita,” jelas Mustofa Widjaja saat dimintai komentar di Batam pada Sabtu (9/2/2019).

Calon Anggota DPD RI Dapil Kepri tersebut menambahkan menjelang pemilu serentak fokus banyak pihak berkisar pada berita bohong (hoax) yang muncul setiap ajang pesta demokrasi. Penyelesaian harus dilakukan semua pihak dengan pondasi kebebasan pers dan jaminan hukum bagi insan pers, jika tidak usaha untuk memberantas hoax sia-sia. “Tanpa implementasi kebebasan pers dan jaminan hukum bagi pers usaha untuk meningkatkan kualitas informasi dan melawan hoax hanya akan menjadi usaha mencincang air yang tidak akan membuahkan hasil,” tegasnya.