Connect with us

Politik

Partai Golkar Kaji Keputusan Gerindra Beri Rekomendasi Ridwan Kamil Maju Pilkada Jakarta

Published

on

Kabarpolitik.com – Partai Golkar akan mengkaji keputusan Partai Gerindra yang telah memberikan surat rekomendasi untuk Ridwan Kamil atau Kang Emil untuk maju di Pilkada Jakarta 2024.

Pengkajian itu dilakukan, karena Partai Golkar mensinyalkan mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jawa Barat. Di Partai Golkar, Ridwan Kamil berposisi sebagai Wakil Ketua Umum.

“Tim Pilkada DPP Partai Golkar akan memikirkan atau mengkajinya secara mendalam terkait dengan rekomendasi tersebut,” kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6).

Ace yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat ini mengungkapkan, pihaknya akan mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil, sebelum memutuskan bakal diusung di Pilkada Jakarta atau Jawa Barat.

“Sesuai dengan hasil survei dan juklak internal partai golkar tentang penunjukan atau penetapan calon kepala daerah kita masih ada dua survei, dua kali survei kita lihat lebih lanjut,” ujar Ace.

Advertisement

Lagipula, kata Ace, hingga saat ini Ridwan Kamil diberi penugasan oleh Partai Golkar, untuk bisa maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Barat.

“Dan memang kan pak Emil sendiri ditugaskan di dua provinsi yaitu Jakarta dan Jawa Barat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan partainya sudah memberikan surat rekomendasi kepada Ridwan Kamil atau Kang Emil untuk maju di Pilkada Jakarta.

“Soal posisinya Kang Emil itu sudah Gerindra putuskan dan diberikan rekomendasi untuk maju di Pilkada DKI,” kata Dasco kepada wartawan di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6).

Dasco juga meyakini keputusan Gerindra mendukung Ridwan Kamil tak berbeda dengan sikap Golkar.

Advertisement

“Saya rasa bukan, bukan berbeda tetapi pasti akan sama, bahwa Ridwan Kamil akan direkomendasikan maju di DKI Jakarta,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI ini menyebut kemungkinan Ridwan Kamil akan diduetkan dengan kader internal Partai Gerindra.

“Ya kira-kira begitu lah,” kata Dasco.

.rn(GI/KP/fid)rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...