Connect with us

Hukum

Pemerhati Kepolisian Puji Inisiatif Dittipid PPA-PPO Polri dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Published

on

Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri menggelar diskusi membahas isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Langkah ini menuai apresiasi dari pemerhati Kepolisian yang juga mantan komisioner Kompolnas, Poengky Indarti, yang turut hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut.

Diskusi yang diadakan di Gedung Bareskrim Polri pada Jumat (13/12/2024) ini menandai langkah awal yang signifikan sejak pembentukan direktorat tersebut pada Oktober lalu. Poengky mengungkapkan harapannya agar kegiatan semacam ini dapat terus dilakukan secara konsisten untuk mempererat hubungan dengan masyarakat.

“Langkah ini sangat baik, mengingat Dittipid PPA-PPO baru terbentuk beberapa bulan. Dengan adanya dialog seperti ini, Polri dapat lebih memahami kebutuhan masyarakat, terutama dalam isu perlindungan perempuan dan anak. Semoga ke depannya diskusi ini bisa diadakan secara rutin dan lebih bervariasi,” ujar Poengky.

Ia juga menyoroti pengalaman saat menjadi Komisioner Kompolnas, di mana banyak masyarakat menyampaikan aspirasi agar Unit PPA yang ada di Polda dan Polres diperkuat. Menurut Poengky, ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang jumlahnya terus meningkat.

Advertisement

“Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat tinggi, sementara unit-unit yang ada belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, pembentukan Dittipid PPA-PPO menjadi langkah yang sangat penting dan mendapat dukungan luas dari berbagai pihak,” ungkapnya.

Poengky juga memuji kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang berkomitmen menghadirkan perubahan positif di Polri. “Di bawah kepemimpinan beliau, kesetaraan gender semakin didorong, termasuk dengan pembentukan direktorat ini. Kami juga bangga bahwa direktorat ini dipimpin oleh Brigjen Desy Andriany, seorang perwira tinggi Polwan, yang menunjukkan komitmen Polri terhadap pemberdayaan perempuan,” jelas Poengky.

Ia berharap langkah ini dapat menjadi titik awal untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak di seluruh wilayah Indonesia. Dengan terbentuknya direktorat ini, Polri diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih baik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...