Connect with us

Internasional

Pemerintah Inggris Tolak Masuk Politisi Denmark Pembakar Al-Quran

Published

on

Kabarpolitik.com-Pemerintah Inggris mengatakan akan menolak masuk politisi sayap kanan Denmark Rasmus Paludan yang akan melakukan aksi provokatif membakar kitab suci umat Muslim, Al-Quran.

Menteri Dalam Negeri Urusan Keamanan Inggris Tom Tugendhat mengatakan Paludan telah dimasukkan ke dalam daftar ‘indeks peringatan’ dan tidak akan diizinkan memasuki Inggris untuk melakukan aksi pembakaran Al-Quran.

Hal itu disampaikan Tugendhat saat menjawab pertanyaan dari perwakilan Wakefield dari partai Buruh Simon Lightwood.

’’Politisi sayap kanan Denmark yang Islamopobia Rasmus Paludan mengatakan ia akan melakukan perjalanan dari Denmark ke Wakefield untuk satu tujuan yaitu membakar Al-Quran di ruang publik,” kata Lightwood saat bertanya kepada sejumlah menteri di Dewan Rakyat Inggris.

“Paludan sebelumnya dipenjara di Denmark karena ujaran kebencian dan rasisnya. Dia orang berbahaya yang seharusnya tidak diizinkan masuk ke negara ini. Bisakah Menteri Dalam Negeri meyakinkan saya dan komunitas saya bahwa pemerintah mengambil tindakan untuk mencegah hal ini?,” ujar Lightwood bertanya.

Advertisement

Tugendhat mengatakan Paludan tidak akan diizinkan memasuki Inggris untuk aksi pembakaran Al-Quran. ’’Saat ini saya informasikan kepada dewan bahwa Paludan telah masuk ke dalam daftar peringatan dan untuk itu perjalanannya ke Inggris tidak akan kondusif untuk kebaikan publik dan dia tidak akan diizinkan masuk,” kata Tugendhat.

Pekan lalu​​​​​​​, Paludan melalui media sosial mengatakan bahwa ia akan melakukan perjalanan ke kota Wakefield di Inggris untuk membakar Al-Quran pada hari pertama bulan suci Ramadan.

Paludan, yang adalah ketua partai sayap kanan Stram Kurs (Garis Keras), membakar Al-Quran di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm pada Januari dengan perlindungan dari polisi dan izin dari otoritas Swedia. Pekan berikutnya, ia kembali membakar Al-Quran di depan sebuah masjid di Denmark hingga memicu kecaman dari banyak negara berpenduduk mayoritas Muslim, seperti Turki. (Anadolu/Antara)

rn
(jp)rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...