Connect with us

Internasional

Pemerintah Sebut RI Bergabung dalam Perjanjian Laut Bebas Internasional

Published

on

Pemerintah Indonesia akan ikut serta dalam perjanjian konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati laut di luar yurisdiksi nasional (laut bebas). Perjanjian tersebut berskala internasional di bawah organisasi PBB yang membawahi Hukum Laut (UNCLOS).

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Maritim Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan fokus perjanjian internasional itu ialah pemanfaatan sumber daya laut genetik. Menurut dia, sumber daya laut genetik berpotensi dikelola dan dikembangkan untuk berbagai industri, seperti sektor kesehatan, kecantikan, dan rekayasa genetik lain.

“Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi potensi ekonomi dari pemanfaatan sumber daya laut genetik terbuka lebar,” katanya, Selasa (30/7).

Sebagai negara maritim, lanjutnya, Indonesia memiliki potensi sumber daya laut genetik. Dalam kisaran angka, ia memprediksi nilainya bisa mencapai miliaran dolar AS.”Entah berapa nilai sesungguhnya dari seluruh potensi yang ada. Saya perkirakan angkanya tidak terbatas, seiring perkembangan teknologi di masa datang,” katanya.

Oleh sebab itu, Indonesia akan berperan aktif agar kepentingan Indonesia mendapat posisi dalam perjanjian internasional.

Advertisement

“Kami ingin negara berkembang seperti Indonesia juga terwakili secara adil di sana. Kami tidak mau nanti Indonesia hanya gigit jari ketika mereka bagi-bagi kekayan dari laut bebas,” paparnya.

Ia mengatakan pemerintah akan mengumpulkan ide dari para ahli di bidang kemaritiman dan hukum guna menyumbang saran dan ide atas posisi Indonesia pada perjanjian internasional itu.

Rencananya, diskusi pertama pada level internasional akan digelar pada 19-30 Agustus 2019. Ia memprediksi perundingan perjanjian internasional itu membutuhkan waktu hingga dua tahun sebelum diberlakukan.

Dalam hal ini, ia mengungkapkan tantangan pengembangan sumber daya laut genetik adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memprioritaskan isu tersebut. Di sisi lain, ia menyebut riset terkait sumber daya laut genetik sangat minim. Selain SDM, pengembangan riset terkendala dana riset yang terbatas.

“Kami pikir sudah saatnya berubah karena riset menentukan keuntungan kita di masa mendatang,” ucapnya.

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...