Connect with us

Internasional

Pemerintah Sebut RI Bergabung dalam Perjanjian Laut Bebas Internasional

Published

on

Pemerintah Indonesia akan ikut serta dalam perjanjian konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati laut di luar yurisdiksi nasional (laut bebas). Perjanjian tersebut berskala internasional di bawah organisasi PBB yang membawahi Hukum Laut (UNCLOS).

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Maritim Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan fokus perjanjian internasional itu ialah pemanfaatan sumber daya laut genetik. Menurut dia, sumber daya laut genetik berpotensi dikelola dan dikembangkan untuk berbagai industri, seperti sektor kesehatan, kecantikan, dan rekayasa genetik lain.

“Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi potensi ekonomi dari pemanfaatan sumber daya laut genetik terbuka lebar,” katanya, Selasa (30/7).

Sebagai negara maritim, lanjutnya, Indonesia memiliki potensi sumber daya laut genetik. Dalam kisaran angka, ia memprediksi nilainya bisa mencapai miliaran dolar AS.”Entah berapa nilai sesungguhnya dari seluruh potensi yang ada. Saya perkirakan angkanya tidak terbatas, seiring perkembangan teknologi di masa datang,” katanya.

Oleh sebab itu, Indonesia akan berperan aktif agar kepentingan Indonesia mendapat posisi dalam perjanjian internasional.

Advertisement

“Kami ingin negara berkembang seperti Indonesia juga terwakili secara adil di sana. Kami tidak mau nanti Indonesia hanya gigit jari ketika mereka bagi-bagi kekayan dari laut bebas,” paparnya.

Ia mengatakan pemerintah akan mengumpulkan ide dari para ahli di bidang kemaritiman dan hukum guna menyumbang saran dan ide atas posisi Indonesia pada perjanjian internasional itu.

Rencananya, diskusi pertama pada level internasional akan digelar pada 19-30 Agustus 2019. Ia memprediksi perundingan perjanjian internasional itu membutuhkan waktu hingga dua tahun sebelum diberlakukan.

Dalam hal ini, ia mengungkapkan tantangan pengembangan sumber daya laut genetik adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memprioritaskan isu tersebut. Di sisi lain, ia menyebut riset terkait sumber daya laut genetik sangat minim. Selain SDM, pengembangan riset terkendala dana riset yang terbatas.

“Kami pikir sudah saatnya berubah karena riset menentukan keuntungan kita di masa mendatang,” ucapnya.

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...