Connect with us

Nasional

Pemilu 7 Tahap

Published

on

Oleh Dahlan Iskan

Kabarpolitik.com–Demokrasi memang mahal. Namun lebih mahal lagi kalau ‘pemilu yang mahal itu tidak berkualitas’.

Demi kualitas itu India tidak mau grusah-grusuh. Pemilunya dibuat tujuh tahap. Masa pencoblosannya sampai 37 hari. Sejak 11 April lalu sampai 19 Mei nanti.

Tahap pertamanya hanya di 20 negara bagian. Yang meliputi 91 distrik. Satu distrik satu kursi DPR pusat. Seperti di Malaysia atau di Inggris.

Di 91 distrik ini pemilunya dilakukan di hari pertama, tanggal 11 April lalu. Di beberapa distrik jadwalnya diundur karena ditemukan gejala tidak jurdil. Misalnya ada yang bagi-bagi uang.

Advertisement

Tanggal-tanggal berikutnya untuk negara bagian yang lain lagi.

Tahap terakhir, yang ke tujuh, dilangsungkan di 8 negara bagian, termasuk West Bengal. Yang ibu kotanya Calcutta itu. Salah satu negara bagian yang sensitif: muslimnya 22 persen. Tertinggi di India. Yang rata-rata muslimnya 14 persen.

Tahap tujuh itu berlangsung di hari terakhir: tanggal 19 Mei depan. Untuk 59 distrik di delapan negara bagian. Dari delapan itu hanya West Bengal yang besar.

Mengapa harus tujuh tahap? Menjadi begitu lama?

Memang pemilu di India serba ‘ter’. Terlama pelaksanaan pencoblosannya. Tercepat waktu penghitungannya. Tidak sampai satu hari. Tanggal 23 Mei depan. Juga terbesar jumlah pemilihnya: 850 juta orang.

Advertisement

Terlama itu dimaksudkan untuk bisa menghasilkan kualitas pemilu yang tinggi. Di India kalau sampai terjadi kecurangan akibatnya fatal.

Di sana serba-sensitif. Ideologi, agama, ras, kasta, gender, kaya miskin. Pemilu yang tidak jurdil bisa langsung mengarah ke isu sensitif itu.

Pemilu yang berkualitas itu dirumuskan secara sederhana: aman dan jurdil (jujur dan adil). Jurdil itu sebenarnya keamanan juga. Kalau tidak jurdil langsung tidak aman.

Untuk jurdil wasitnya harus netral. Demikian juga aparatnya.

Wasit utamanya adalah KPU India. Aparat yang dianggap bisa menjaga netralitas adalah tentara nasional. Militer.

Advertisement

Di sana ada persepsi bahwa polisi lokal sering memihak. Justru jadi sumber kerawanan keamanan.

Maka tentara nasional yang dipercaya untuk mengamankan pemilu. Namun jumlah tentara tidak mencukupi. Kalau pemilunya serentak dalam satu hari.

Wilayah India sangat luas. Banyak pula yang terpencil. Lebih satu juta TPS yang letaknya sulit dijangkau.

Namun itu bukan alasan untuk bisa tidak aman dan tidak jurdil. Maka dibuatlah jadwal yang tentara mampu mengawalnya. Dengan cara cukup waktu untuk mengirim personel ke TPS terjauh sekalipun.

Penetapan jadwal itu disesuaikan juga dengan kemampuan logistik. Andalan angkutan mereka adalah kereta api. Terutama untuk mengirim tentara nasional ke seluruh pelosok negeri. Termasuk ke TPS terpencil.

Advertisement

Intinya: TPS harus aman. Proses mencoblosnya harus aman. Proses penghitungan suara harus aman. Pengangkutan suara harus aman. Dan itu diserahkan pengawalannya kepada tentara nasional.

Itulah sebabnya di sana proses pencoblosannya begitu lama. Tapi proses penghitungannya yang cepat. Satu hari.

Sebaliknya di sini: pencoblosannya begitu cepat. Penghitungannya yang lama.

Entah mana yang lebih baik. (***)

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...