Connect with us

Pemerintahan

Perluas Manfaat untuk Masyarakat, Wapres Minta Pelaksanaan MPP Terus Dikawal

Published

on

Nusa Dua, Kabarpolitik.com – Sebagai salah satu wajah dari reformasi birokrasi (RB), Mal Pelayanan Publik (MPP) memiliki posisi penting. Sebab, aspek pelayanan publik yang langsung menyasar di masyarakat merupakan inti dari pelaksanaan RB. Oleh karena itu, selain keberadaannya, kualitas pelayanan MPP pun harus terus ditingkatkan.

“Saya minta agar pelaksanaan MPP ini terus dikawal, sehingga masyarakat luas dapat merasakan langsung manfaat pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terjangkau,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP, RB, dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center, Kawasan Pariwisata Nusa Dua Lot NW/1, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (06/12/2023).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, perluasan manfaat MPP ini salah satunya dapat dilakukan dengan memastikan keberadaan MPP di seluruh Indonesia.

“Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, harus dipastikan agar seluruh kabupaten/kota memiliki MPP,” ujar Wapres menekankan.

Di sisi lain, Wapres juga mengingatkan pentingnya akselerasi pengembangan MPP digital. Sebab, Digitalisasi telah menjadi bagian dari cara hidup masyarakat. Dengan demikian, diharapkan penyediaan layanan kepada masyarakat pun tidak lagi terbatas pada pertemuan tatap muka, tetapi menjadi lebih sederhana, melalui dukungan teknologi.

Advertisement

“Saya juga harapkan akselerasi pengembangan MPP ke arah MPP digital, yang sekaligus mengintegrasikan seluruh proses bisnis layanan ke dalam satu sistem,” imbuhnya.

Menutup sambutannya, Wapres menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak terkait yang telah memberikan komitmen dan berkontribusi dalam penyelenggaraan MPP. Ia pun berharap, ke depan pelaksanaan RB melalui MPP dapat semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan yang diperlukan.

“Harapannya, pemerintah semakin dapat menyediakan layanan yang prima dan sederhana, andal, mudah diakses, adil, dan efektif,” pungkas Wapres.

Hadir dalam acara ini, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, dan Ketua KPK Nawawi Pomolango.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, M. Nasir, Robikin Emhas, Zumrotul Mukaffa, dan Arif Rahmansyah Marbun. (NN/SK-BPMI, Setwapres)

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...