Connect with us

Politik

Pilkada Kepri, Beras Bansos Bergambar Gubernur Ansar Ahmad Tuai Kritikan

Published

on

Pembagian bantuan sosial (bansos) oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Kabupaten Karimun, menuai kritikan.rn rnPasalnya, bagi-bagi bansos di 14 kecamatan se Kabupaten Karimun dilaksanakan di tengah perhelatan Pilkada 2024.rn rnPraktisi Hukum Adrison, S.H menganggap, tindakan yang dilakukan oleh Ansar Ahmad itu melanggar etika dalam berpolitik.rn rn“Di satu sisi, beliau sudah mendaftar sebagai Calon Gubernur ke KPU Kepri pada Pilkada tahun 2024 mendatang. Artinya status beliau ini calon peserta. Di saat seperti ini, harusnya beliau mengedepankan etika dalam berpolitik, dan lebih bijak terkait pemberian bansos ini,” tegas Adrison, Jum’at (06/09/2024).rn rnAdrison menilai, harusnya bansos yang bersumber dari APBD Provinsi Kepri tersebut dibagikan sebelum masa pendaftaran. Sehingga tidak menimbulkan sentimen di tengah masyarakat.rn rnSenada dengan Adrison, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Karimun Sulfanow Putra juga turut mengkritisi pembagian bansos beras jelang Pilkada yang menurutnya syarat akan politisasi.rn rn“Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) menyarankan agar pembagian bansos disetop menjelang Pilkada untuk menghindari politisasi. Tapi sepertinya saran dari KPK itu tidak diindahkan oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad,” katanya.rn rnIa menambahkan, apalagi di salah satu bansos berbentuk beras yang dibagikan, hanya memuat photo Gubernur Kepri tanpa didampingi Wakil Gubernur Marlin Agustina.rn rn“Photo Wakil Gubernurnya kenapa tidak ditampilkan? Inikan jadi tanda tanya besar,” lanjutnya.rn rnPolemik bantuan sosial jelang Pilkada ini juga mendapatkan atensi khusus dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepri.rn rn“Terkait bansos, Bawaslu Kepri sudah mengirimkan surat pencegahan ke Pemprov Kepri. Dalam surat tersebut, kami menyampaikan apa-apa saja yang dilarang oleh Undang-undang dalam hal pendistribusian bansos oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Petahana,” ungkap Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kepri Rosnawati.rn rnIa melanjutkan, Bawaslu Kepri Juga sudah mengimbau untuk tidak menggunakan kewenangan, program maupun kegiatan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sesuai dengan ketentuan dalam UU 10 tahun 2016 pasal 71 ayat (3) dan (5).rn rn“Dalam pendistribusian bansos tidak boleh dijadikan ajang untuk melaksanakan kampanye terselubung. Karena berpotensi melanggar ketentuan yang berlaku,” tutupnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik5 hari ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik5 hari ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik5 hari ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik5 hari ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik5 hari ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik5 hari ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik5 hari ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik5 hari ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik5 hari ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik5 hari ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...